Tolak Korupsi

Dugaan Korupsi Bansos Kukar

"Pusing aku, pusing aku mas," kata pria itu sambil memegangi kepalanya. Wajahnya tampak tak bergairah. Ia bingung. Pria itu adalah staf sebuah dinas di lingkungan Pemkab Kukar. Ia minta namanya tak disebutkan. "Selama ini saya tidak pernah diperiksa. Tahu-tahu, kemarin (Senin 14/4), saya mendapat surat untuk menghadiri pemeriksaan dana bansos (bantuan sosial). Dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lagi," kata pria itu seraya tersenyum kecut. Ia menceritakan, KPK menanyainya seputar proposal Festival Mahakam 2005 di Kota Bangun, Kukar. Di proposal itu tercantum namanya sebagai ketua dan tanda tangannya. Yang membuatnya shock, anggaran yang dicairkan untuk kegiatan itu sebesar Rp 1,5 miliar.
"Sampai sekarang saya nebeng dengan mertua saya. Kalau saya punya uang Rp 1,5 miliar, saya pasti punya rumah sendiri," kata pria itu.

Ia mengaku, tanda tangan yang tertera di proposal itu memang tanda tangannya. Namun, tanda tangan itu adalah tanda tangannya saat ini. Ia menjelaskan tanda tangannya berubah. "Tanda tangan yang ada di proposal itu berbeda dengan tanda tangan di KTP saya dulu. Tapi sama dengan tanda tangan di KTP saya sekarang," tuturnya. Selain proposal kegiatan itu, ia juga dimintai keterangan seputar kegiatan 17 Agustus di Kelurahan Timbau. Sama seperti proposal Festival Mahakam, namanya juga tercantum di proposal yang mendapatkan bantuan dana sekitar Rp 20 juta.

"Saya ini sejak dulu tinggal di Timbau, lalu ngapain saya membuat proposal di Bukit Biru, sementara di Timbau saja tak ada kegiatan," kata pria yang mengaku tak pernah membuat proposal dan terlibat kegiatan pada tahun itu. Kini, ia hanya menanti panggilan berikutnya. "Tadi sudah diperbolehkan pulang. KPK hanya mengatakan apakah sudah meninggalkan nomor HP atau belum. Kalau sudah, nanti kalau ada apa-apa akan dikontak lagi," ucapnya. (reo)
Dipublikasikan Tribun Kaltim 16 April 2008