Tolak Korupsi

Siap Galang Keputusan Masyarakat

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92788

SAMBOJA — Meski didera pro dan kontra, pembentukan kabupaten Kutai Pesisir tidak akan mundur. Ini ditegaskan Ketua Badan Presidium Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir (BP2K2P) Heri Fahlevi dalam rapat konsolidasi bersama Forum Masyarakat Bersatu (Formesba) dan lintas elemen masyarakat lainnya di Sekretariat BP2K2P, Teluk Pamedas, Samboja, Kamis (10/3).

“Tidak akan mundur, sebab perjuangan kami sudah berjalan dan tinggal beberapa langkah lagi. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat,” katanya. Ia meminta kepada sejumlah Formesba dan elemen masyarakat untuk dapat solid dan bekerja sama. Dalam waktu dekat, dia meminta melalui koordinator kecamatan Formesba untuk menggalang dukungan masyarakat. Dukungan ini pun berupa surat keputusan, dan tidak sekadar pernyataan biasa.

“Jadi apapun LSM, forum masyarakat, organisasi lain seperti IRMA, kita minta dukungan dan keputusan mereka untuk bergabung dengan Kutai Pesisir. Dan kita akan bawa ke Tenggarong,” sebut dia. Heri mengungkapkan, terhambatnya pemekaran ini tak lain karena masalah administrasi dimana Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari tidak mau mengeluarkan surat keputusan persetujuan pemekaran. Oleh karena itu, pihaknya akan melawan administrasi dengan administrasi juga.

“Sebelumnya, kami sudah 17 kali mengirimkan surat untuk meminta jawaban dari Bupati. Namun, sampai sekarang tak kunjung dibalas. Padahal, dalam perundang-undangan kepala daerah wajib membalas surat yang dikirim oleh rakyatnya,” paparnya. Sementara, soal Kecamatan Anggana yang sering dijadikan isu untuk tidak siap bergabung ditepis oleh Sudirman, koordinator Kecamatan Anggana. “Bisa dilihat di sana rumah warga di samping  Total, jika malam terang bulan, cahaya masuk ke dalam rumah. Jika hujan, air juga deras masuk ke rumah. Mereka menantikan pemekaran,” sebut dia.

Alasan historis dengan Kutai Kartanegara, juga tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat dimekarkan. Sebab, kata Sudirman, bagaimanapun jika berbeda kabupaten, ikatan historis tetap akan ada.
Supardi, Koordinator Muara Jawa, mengatakan, Formusba tetap akan melakukan gerakan dan tekanan jika jawaban pemekaran tidak diberikan. “Pemekaran ini adalah kesejahteran, dan kemakmuraan. Kami meminta presidum, untuk bersatu padu,” pungkas dia. (tom/ran)

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92668

TENGGARONG –  Aspirasi pro-kontra pembentukan Kutai Pesisir terus menggelinding. Kemarin misalnya, suara kontra datang dari elemen masyarakat Sangasanga dan Anggana, 2 dari 5 kecamatan yang digadang-gadang membentuk kabupaten sendiri.

Dari Sangasanga sikap menolak pembentukan Kutai Pesisir disuarakan Forum Keluarga Besar Putra-Putri Sangasanga (FKBPS), sementara dari Anggana digaungkan Forum Masyarakat Peduli Kukar (FMPK).
Jubir FKBPS Padly kepada Kaltim Post menyatakan, masyarakat Sangasanga masih lebih memilih bergabung dengan Kukar ketimbang bergabung dengan 4 kecamatan lainnya untuk membentuk kabupaten baru. Empat kabupaten dimaksud adalah Anggana, Loa Janan, Samboja dan Muara Jawa.

"Yang kami tangkap, ide memunculkan kembali wacana kabupaten baru adalah emosi sesaat. Ini sebenarnya isu lama yang sempat tenggelam, tapi begitu ada bupati baru kembali dimunculkan," kata Padly.
FKBPS disebutnya menangkap aspirasi yang berkembang di masyakarat sebenarnya menginginkan pemerataan pembangunan, perhatian yang sama dan proporsional dari Pemkab. "Kami melihat bupati sekarang sebenarnya sudah bisa menerjemahkan itu ke dalam berbagai programnya. Mari kita beri kesempatan," kata Padly. Ia juga menyebut FKBPS juga sudah berdialog panjang dengan unsur Muspika di Sangasanga sebelum sampai pada kesimpulan; bersatu dengan Kukar adalah pilihan lebih baik. Senada, juru bicara FMPK Nordiansyah menyatakan, masyarakat Anggana memiliki 2 alasan mengapa memilih tak lepas dari Kukar.

Yang pertama, "Kami memiliki alasan historis," kata Nordiansyah,"Sebab Anggana juga dikenal sebagai Kutai Lama karena dulu jadi pusat kerajaan Kutai". Alasan kedua, menurutnya, tidak ada jaminan berpisah dengan Kukar akan menjadi lebih baik. Karena itu menurutnya yang kini berkembang di Anggana bukanlah berpisah atau bergabung, tapi seberapa besar Bupati Rita Widyasari bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan, membuat kehidupan lebih baik, melengkapi infrastruktur dan menciptakan terobosan. "Anggana sering
disebut kunci untuk jadi-tidaknya kabupaten pemekaran. Jadi bupati pasti tahu apa yang harus dilakukannya untuk warga Anggana,"sebutnya.

Sebelum ini, pro-kontra pembentukan Kutai Pesisir menajam. Bahkan berkali-kali telah terjadi unjuk rasa. Setekah berkali-kali  demo menuntut pemekaran, pada Senin (7/3) warga yang tergabung dalam  Gerakan Masyarakat Kutai Kartanegara Bersatu (Gema Kukar Bersatu) melakukan aksi kontra pembentukan Kutai Pesisir. Mereka menuntut Bupati Rita Widyasari dan DPRD Kukar menolak pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir.

Sejatinya, masyarakat pro pesisir kemarin dijadwalkan pula menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kukar. Mereka fokus di kantor bupati karena persyaratan administrasi pembentukan Kutai Pesisir tinggal menunggu rekomendasi Bupati Kukar. Tapi demo masyarakat pendukung Kutai Pesisir batal karena menghindari bentrok dengan massa tandingan anti-pesisir.

“Kami sepakat menunda demo ini karena berbagai pertimbangan,” ujar Sudirman, koordinator wilayah Anggana pro Pesisir saat menghubungi media ini. “Kami bukannya takut, tapi hanya ditunda karena bupati juga tidak berada di tempat. Lagi pula ada demo tandingan yang menolak pemekaran. Intinya masyarakat pesisir tetap solid dan kami bersikap dewasa untuk tidak turun, karena yang kami perjuangkan adalah aspirasi masyarakat, bukan membela penguasa,” tambah Hamid Ali Hubaib, ketua Forum Pemuda Bersatu Kutai Pesisir. (ms2)

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92442

TENGGARONG – Aksi unjuk rasa damai menolak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dimekarkan Senin (7/3) kemarin berlangsung di depan gedung DPRD dan kantor Bupati Kukar di Tenggarong. Massa aksi damai ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dari 18 kecamatan tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kutai Kartanegara Bersatu (Gema Kukar Bersatu).

Ketika berada di depan kantor bupati, pengunjuk rasa ini diterima Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf dan Assisten IV Bidang Humas  dan Kesra H Bahrul di depan pintu utama kantor bupati bukar. Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Chairul Anam dalam orasinya menolak jika wilayah Kukar dimekarkan dengan membantuk  Kutai Pesisir. Dia pun  mendukung Pemkab dan DPRD Kukar yang masih mempertahankan keutuhan wilayah Kukar dengan 18 kecamatan. 

Aspirasi itu mencermati perkembangan kondisi sosial politik di Kukar dengan adanya isu pemekaran wilayah Kutai Pesisir yang semakin menunjukkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap, Pemkab Kukar segera mengambil sikap dan langkah-langkah yang strategis guna menjaga stabilitas dan menghindari adanya perpecahan atau konflik sosial berdarah di wilayah Kukar.

Aksi damai tersebut juga membawa pernyataan sikap yang isinya antara lain, menolak adanya pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir yang hanya berlandaskan kepentingan pragmatis segelintir elite bukan kepentingan masyarakat pesisir secara keseluruhan, mempertahankan keutuhan dan kesatuan Kukar, segera melakukan pemerataan pembangunan di Kukar, serta mengharapkan agar Pemerintah Kukar segera membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat Kukar. (hmp02)

Warga Pesisir Diadang di Perbatasan

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92401

KHAWATIR akan terjadinya bentrokan antara dua kubu pendukung pemekaran Kutai Pesisir dan massa anti-pesisir yang berdemonstrasi di Tenggarong, Senin (7/3) kemarin, jajaran Polres Kukar dibantu Satuan Brimob Polda Kaltim merazia seluruh kendaraan yang masuk wilayah Kukar. Saat razia yang digelar sekitar pukul 10.00 Wita itu, petugas melarang massa pendukung pro Kutai Pesisir memasuki wilayah Tenggarong.

Razia tepat di simpang tiga perbatasan jalan poros Samarinda-Tenggarong-Tenggarong Seberang (Patung Lembuswana), tak hanya memeriksa kelengkapan surat pengendara, petugas juga terlihat memeriksa seluruh isi kendaraan. Seluruh pintu mobil dan tempat barang diperiksa, tak terkecuali barang-barang penumpang. Target utama razia kali ini adalah mengantisipasi para pengendara yang membawa senjata tajam (sajam) atau sejenisnya.

Razia kendaraan menghindari bentrok antar dua kelompok di perbatasan ini dipimpin Kapolers Kukar Fadjar Abdillah. Intinya massa pendukung pro pemekaran Kutai Pesisir dihalau dan tidak diperbolehkan masuk ke Tenggarong, apalagi melakukan aksi demonstrasi.

Yang diadang di perbatasan itu di antaranya Sudirman, koordinator wilayah Anggana pro Kutai Pesisir. Meski mengaku kecewa karena tidak diperkenankan memasuki wilayah Tenggarong, pihaknya tetap memaklumi langkah aparat kepolisian mengingat semua demi alasan keamanan. “Tak mungkin kami masuk dalam kobaran api,” terang Sudirman.

Saat ini pihaknya selalu menahan diri, karena tak mau terjadi pertumpahan darah dan bentrok dengan massa kontra pesisir. Meski sudah dijadwalkan menggelar demo kemarin dengan jumlah massa sekitar 5.000 orang, tapi niat itu dibatalkan karena berbagai pertimbangan, termasuk faktor keamanan lantaran di hari yang sama juga digelar demo tandingan menolak pesisir.

Walau tidak membawa ribuan massa dari Anggana dan beberapa kecamatan lain, Sudirman yang hanya beberapa orang hendak masuk ke Tenggarong, hanya ingin mendatangi gedung DPRD Kukar menyampaikan informasi bahwa aksi demontrasi masyarakat pendukung pro Kutai Pesisir ditunda. (*/hrn/ibr/ran)

77 Desa Mendukung Gabung Kutai Tengah
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92276

TENGGARONG – Diam-diam proses pemekaran Kutai Tengah (Kuteng) ternyata hampir rampung. Calon kabupaten terdiri atas 6 kecamatan wilayah hulu Kutai Kartanegara ini sangat siap dimekarkan. Sejumlah rekomendasi dan persetujuan telah dikantongi. Bahkan, proposal usulan pembentukan Kutai Tengah kini sudah di meja Mendagri dan akan diajukan ke Komisi II DPR bersama daerah otonom baru untuk dibahas lebih lanjut.

Sejumlah rekomendasi dan restu pemekaran Kuteng tersebut disampaikan Ketua Tim Pemekaran Kuteng Asnan Hefni. Misalnya gentlement agreement dari mantan bupati Kukar Syaukani HR pada 2 Mei 2005 dan rekomendasi Sultan Kukar Ing Martadipura HAM Salehoeddin II tertanggal 30Juli 2007. “Perlu diketahui, Kutai Tengah itu sudah disetujui Pak Syaukani dan yang Mulia Sultan,” ujar Asnan Hefni, kemarin.

Tak hanya itu, dukungan dari parlemen melalui SK DPRD Kukar No. 170/SK.21/V1/2008 terkait persetujuan pembentukan Kabupaten Kuteng juga sudah ada. Ada 38 anggota DPRD yang menyetujui pemekaran Kutai Tengah pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rachmat Sanntoso, 23 Juni 2008.
Setelah disikapi mantan bupati Syaukani, lanjut Hefni, muncul lagi surat analisis Bupati Kukar tentang kelengkapan persyaratan administratif berdasarkan SK pembentukan Kuteng No.100/Pem.B/1X/ 2008 serta permintaan Bupati Kukar tentang melengkapi persyaratan administratif telah dilengkapi oleh tim.

“Terkait kelayakan Kutai Tengah, telah dikaji dan diteliti secara akademik oleh Universitas Mulawarman dan hasilnya sangat layak dibentuk,” jelasnya. Selain itu, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apedesi) Kukar untuk 6 kecamatan hulu telah memberi dukungan sesuai PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. “Juga sudah 77 desa (BPD, Red.) memberi dukungan dalam bentuk SK. Begitu pun persetujuan prinsip Gubernur Kaltim dan dukungan DPRD Kaltim,” jelasnya.

Untuk diketahui, 6 kecamatan yang akan tergabung dengan Kuteng meliputi Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Hefni yakin, jika Kuteng diberi kesempatan mandiri, maka wilayah ini bakal maju pesat. Ia mencontohkan Kutai Barat dan Kutai Timur yang pada 1999 silam posisinya sama dengan Kuteng. Namun setelah 10 tahun kedua wilayah ini dimekarkan, kondisi pembangunan Kubar dan Kutim jauh lebih maju.

“Kalau sekarang wilayah Kutai Tengah masih terisolasi, kondisinya akan selalu begitu sampai kapan pun. Tapi jika masyarakat hulu diberi kesempatan membangun daerahnya sendiri, maka wilayah ini akan maju pesat seperti daera lain,” ujar Hefni, sembari menambahkan wilayah hulu juga sangat potensial seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan tapi belum digarap maksimal. Sebelumnya, ada 8 anggota DPRD Kukar periode 2009-2014 dari dapil II (wilayah hulu) tengah merapatkan barisan mempersiapkan proses pemekaran Kuteng. Hal itu seperti yang disampaikan anggota DPRD Kukar asal hulu, Khairil Anwar mewakili rekan-rekannya.

“Kini persiapan terus dilakukan. Kalau bicara dukungan, saya yakin 80 persen tokoh masyarakat dan tokoh adat di hulu menyetujui wacana ini. Tidak ada niat macam-macam, semuanya ini untuk percepatan dan pemerantaan pembangunan di hulu,” katanya Selasa (22/2) lalu. (ibr/ms)

Sabtu, 05 Maret 2011 , 08:41:00
Masih Perlu Dana Besar
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92113

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) masih membutuhkan dana besar, terutama dalam membangun infrastruktur. Hal ini disampaikan Bupati Kukar Rita Widyasari di setiap kesempatan dalam pertemuan maupun kunjungan kerja ke kecamatan. Menurutnya, Kukar sering dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Apalagi Kukar sudah dikenal sebagai kabupaten yang kaya, namun kenyataannya infrastruktur yang ada di daerah ini masih sangat minim. “Kukar tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota di Pulau Jawa yang sudah lebih dulu maju, walaupun Kukar terkenal kaya. Namun  perlu diingat bahwa Kukar baru merasakan dana besar setelah Otonomi Daerah (Otda) digulirkan oleh pemerintah,” kata Rita, baru-baru ini.

Dikatakan, APBD Kukar 2011 memang mencapai Rp 4,7 triliun. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah Kukar yang mencapai 27 ribu kilometer persegi, dana tersebut tidaklah memadai. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan di Kukar. Selain memiliki wilayah yang sangat luas, Kukar juga dihadapkan dengan letak geografis hyang luas, yang sebagian besar wilayahnya berada di hulu dan masih bergantung transportasi air. Sehingga masih banyak wilayahnya yang terisolasi dan belum terjangkau dengan transportasi darat.

Hal ini merupakan tantangan bagi dirinya untuk secepatnya melakukan pemerataan pembangunan, terutama memecah wilayah terisolir. Dengan anggaran Kukar mencapai Rp 4,7 triliun itu masih terbilang sangat  kurang, untuk mengharapkan infrastruktur Kukar yang sesuai dengan harapan masyarakat. Karena dana tersebut didistribusikan bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk peningkatan di bidang lain seperti pendidikan, belanja aparatur, sosial, serta kebutuhan lainnya.

Untuk itu, Kukar akan terus berjuang meminta hak kepada Pemerintah Pusat, agar dapat diberikan bagi hasil yang proposional. “Kukar memiliki luas wilayah yang sangat luas, APBD yang ada sekarang masih belum cukup untuk mengawal pembangunan di Kukar, kita akan terus berjuang ke pemerintah pusat agar diberikan dana bagi hasil yang lebih besar lagi dari apa yang diterima saat ini,” kata Rita lagi. (hmp02)

Keluh Kesah Warga Anggana di Kantor Bupati Kukar

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=91836

TENGGARONG - Wajah Suwardi murung. Pria 54 tahun hampir 6 bulan mengurus Kartu Keluarga (KK) di kantor Kecamatan Anggana, tapi tak kunjung selesai. Bermula pada 8 September 2010 lalu, warga S Jalan Padat Karya RT 9, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kukar ini menerima bukti kuitansi berwarna putih lengkap dengan stempel dan tandatangan camat yang akan digunakan untuk mengambil KK. Namun tahun berganti, hingga Maret 2011, sudah puluhan kali dia bolak-balik kantor kecamatan yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumahnya.

“KK saya belum juga selesai. Alasan dari kecamatan banyak, mulai dari mati lampu, blangko habis, petugas belum datang dan seterusnya,” ujar Suwardi dengan mimik sedih sembari menunjukkan bukti kuitansi kepada wartawan. Suwardi meluapkan kekecewaanya di hadapan kantor Bupati Kukar, Senin (28/2) usai berunjuk rasa bersama warga Anggana lainnya yang menuntut pemekaran Kutai Pesisir.

“Apa ada yang mau tanggungjawab kalau saya dan anak-anak saya dipenjara karena tidak punya identitas resmi?” ucapnya. Ia mengungkapkan, salah satu alasan yang membuat dia bulat-bulat mendukung Anggana bergabung dengan Kutai Pesisir karena pelayanan publik dan akses yang jauh ibu kota Kabupaten, Kukar.
Sehingga setiap pengurusan administrasi kependudukan mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga KK sering terkendala. Bukan hanya dirinya, kata dia, masih banyak warga lain di kecamatan itu yang bernasib sama dengannya.
“Sebenarnya ironi, Anggana terkenal sebagai penghasil minyak dan gas (migas) yang berkontribusi besar bagi APBD Kukar. Dan banyak perusahaan besar yang beroperasi di sana, tapi kami tidak menikmati itu,” katanya. Warga Anggana lainnya bernama Syamsuddin, dari Desa Kutai lama bahkan mengaku siap diberondong 12 peluru jika apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan fakta.

“Saya 23 tahun tinggal di RT 10 Desa Kutai Lama pake lentera, tanpa listrik. Kalau tak percaya datang ke tempat saya, dan tembak saya 12 peluru jika saya berbohong,” katanya. (fid/ms)

Desak Segera Dipisahkan dari Kukar, Minta Kerendahan Hati Rita Widyasari

TENGGARONG - Warga di kawasan pesisir Kukar tak putus asa menuntut pemekaran dari Kukar. Warga secara terbuka meminta bantuan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir. “Beliau (gubernur, Red.) dulu kepada kami berjanji akan memperjuangkan Kabupaten Kutai Pesisir. Kami menunggu bukti dari janji itu,” kata seorang warga dalam pesan singkat dari ponselnya ke Redaksi Kaltim Post.

Kutai Pesisir yang akan terdiri dari 5 kecamatan yaitu Muara Jawa, Samboja, Sangasanga, Anggana dan Loa Janan adalah penghasil minyak dan gas (migas) yang berkontribusi besar bagi APBD Kukar. Namun warga mengeluhkan minimnya  dana APBD ditambah dengan buruknya infrastruktur di wilayah mereka.
Bahkan, warga Muara Jawa sempat melakukan pemblokiran jalan A Yani sebagai luapan kekecewaan terhadap Pemkab Kukar.

“Kami menunggu janji-janji para pemimpin kami yang sudah terpilih. Kami hanya ingin sejahtera,” kata  Lukwan, tokoh masyarakat Muara Jawa. Sebelumnya, berdasarkan hasil konsultasi DPRD Kukar ke Kementerian Dalam Negeri beberpa waktu lalu, pembentukan Kutai Pesisir dinyatakan layak. Karena syarat administratif sudah memenuhi. Yakni terdiri dari 5 kecamatan, punya potensi pembangunan infrastruktur dan potensi pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur pernah mengatakan, draf pembentukan Kutai Pesisir sudah masuk ke DPR  dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kutai Pesisir dinilai yang akan tercepat terealisasi di antara usulan pemekaran lainnya. Alasannya, selain karena wilayah ini yang paling dulu menyuarakan pemekaran, pemerintah pusat menilai Kukar sebagai kabupaten induk menyimpan banyak masalah.

Tak hanya disetujui DPR, khususnya Komisi II yang membidangi pemekaran, Kutai Pesisir juga telah mengantongi Amanat Presiden (Ampres) terkait persiapan pembentukannya.
Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Bersatu Pro Pemekaran Kutai Pesisir  Andi Azis meminta kerendahan hati Bupati Kukar Rita Widyasari segera menandatangi SK (Surat Keputusan) pembentukan Kutai Pesisir. “Tak muluk-muluk. Kami hanya minta Kutai Pesisir segera dimerdekakan,” tegasnya. (fid)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=89219