Tolak Korupsi

Senin Dilantik, Menjabat 15 Bulan

SAMARINDA – Terjawab sudah siapa yang akan menduduki posisi Pj Bupati Kukar. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebutkan, Sjachruddin adalah pilihannya. Ia dilantik Senin (22/12) nanti.  “Sjachruddin akan jadi Bupati Kukar. Senin dilantik,” tegasnya kepada Kaltim Post di ruang kerjanya, kemarin. Menurut Faroek, alasan memilih Asisten I Sekprov Kaltim itu menjadi Penjabat (Pj) Bupati Kukar, karena Sjachruddin adalah sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi itu.

“Secara kualitatif dan kuantitatif, beliau (Sjachruddin, Red.) memenuhi syarat. Apalagi, selama menjadi asisten I Sekprov dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” jelasnya. Dalam daftar Faroek, para calon ternyata adalah mereka yang pernah menjadi pejabat bupati. Mereka adalah Sjachruddin yang pernah bertugas menjadi Pj wali kota Bontang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Abdussamad yang pernah menjadi Pj Bupati Bulungan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Adi Buhari Muslim juga pernah menjadi Pj Bupati Paser.

“Saya harap masyarakat Kukar dapat menerima kehadiran dia. Saya pikir, Sjachruddin merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu,” jelasnya. Faroek menyebutkan, Sjachruddin menjabat selama 15 bulan terhitung saat dilantik Senin (22/12) nanti. “Dengan begini, pemerintahan Kukar dapat berlanjut. Apalagi saat menghadapi pemilihan umum pada 2009. Juga dalam penggunaan dan pencairan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red.) Kukar,” tuturnya.

SJACHRUDDIN KAGET

Sementara, Sjachruddin saat dikonfirmasi media ini mengaku kaget dengan informasi tersebut. Ia mengaku, belum mendapat informasi apapun dari Awang Faroek Ishak. “Saya sangat kaget. Saya belum tahu ada informasi ini,” ujarnya dengan suara lemas karena kaget mendengar kabar ini. Meski demikian, Sjachruddin mengaku siap dan berusaha menjalankan amanah dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya.  “Saya juga merasa khawatir. Ini tanggung jawab besar. Namun, saya berkomitmen untuk memegang teguh amanah ini dengan baik,” ujarnya. (*/che)
Kaltimpost 19 Desember 2008

Bupati Marthin Billa

BUPATI Malinau Marthin Billa ternyata tidak mengetahui adanya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) yang menyebutkan hanya pemerintahan Kabupaten Malinau yang “bersih” dalam mengelola keuangannya dibanding kabupaten dan kota se-Kaltim.  “Kalau itu benar, patut kita syukuri. Karena prestasi ini akan semakin memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja paratur pemerintah yang lebih baik,” kata Marthin saat dihubungi via selulernya malam tadi. Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari ketelitian dan kejelian bagi setiap aparatur dalam penyusunan perencanaan, tertib penggunaan anggaran hingga realisasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Yakni dengan menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang efektif, efisien, dan tepat sasaran yang meliputi input, proses, output dan outcome. “Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang dapat merugikan dan menghambat pembangunan di daerah,” ujarnya.

Untuk mencapai itu semua, Pemkab Malinau juga melakukan berbagai pembinaan dan mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar daerah. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan dampak serta kerugian yang ditimbulkan dengan menjalin kerja sama dengan BPK, kejaksaan, maupun aparat lainnya.  Semua itu dilakukan dalam upaya meningkatkan keterampilan, kompetensi serta pemahaman dan wawasan terhadap pegawai. “Tetapi yang paling utama adalah bekerja dengan jujur, ikhlas, teliti, dan penuh tanggung jawab,” sebutnya.

Sekadar diketahui, pada tahun 2008 ini Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau tembus Rp 1,454 trilun dan telah ditetapkan akhir Desember 2007. Masalah penetapan anggaran ini lebih cepat karena sudah diproses sejak Juni dan ditargetkan harus disahkan pada Desember akhir 2007.
Penetapan lebih cepat ini, lanjut Marthin, karena adanya kerja sama yang sangat baik antara DPRD dengan Pemkab Malinau dalam pembahasan anggaran. Ini bukan juga karena adanya seruan dari Menteri Keuangan untuk mempercepat proses penetapan anggaran. Tetapi memang ini sudah diprogramkan oleh kedua belah pihak (DPRD dan Pemkab) dan prosesnya sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ada.

Dalam menjalankan program pembangunan di Malinau, Marthin menancapkan tiga pilar utama, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan pertanian arti luas, kemudian ditambah lagi dengan program pembangunan perbatasan dan konservasi. Model pembangunan yang digalakkan yakni Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) yang lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian dan sejahtera yang ditargetkan pada tahun 2011 terpenuhi.(ida/kpnn)

Kaltimpost 21 November 2008

Kecuali Malinau, Laporan Keuangan Tidak Wajar

 BALIKPAPAN - Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim, kecuali Kabupaten Malinau, memiliki laporan keuangan yang tidak wajar. Hal ini sebagai imbas dari lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelola anggaran. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anwar Nasution dalam jumpa pers di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11) siang kemarin. Ia mengatakan, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2007 mencatat, seluruh daerah di Kaltim dinyatakan tidak wajar, kecuali Kabupaten Malinau. Itupun dinyatakan tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer opinion.

Artinya, kata Anwar, sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kaltim sangat buruk. Padahal, kata dia, Kaltim ini sangat kaya. Sehingga cukup memalukan jika masih saja ada oknum pemerintah yang memanfaatkan keuangan ke arah yang tidak semestinya. “Kaltim harusnya malu dengan Gorontalo, daerah miskin yang hanya mengandalkan pertanian untuk hidup. Tapi laporan keuangannya dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Saya sangat kecewa dengan Kaltim,” ungkapnya.

Akibat buruknya pengelolaan keuangan ini, kata Anwar, tidak heran jika banyak daerah di Kaltim ini disebut kaya, tapi rakyatnya tidak merasakan apa-apa. Sebagai contoh, lanjutnya, Kutai Kartanegara (Kukar). Uangnya, kata Anwar, hanya dinikmati untuk kepentingan pihak tertentu.

“Jadi wajar juga kalau bupati dan wakilnya kini ditahan. Bahkan gubernurnya juga sudah ditahan. Perlu diketahui, Bupati Kukar dan wakilnya masuk penjara karena temuan BPK,” bebernya.
Seperti diketahui, Gubernur Kaltim Suwarna AF dihukum 4 tahun karena terbukti korupsi. Bupati Kukar Syaukani HR juga terjerat korupsi dan divonis 6 tahun penjara. Sekarang Wabup Kukar Samsuri Aspar diadili dalam kasus dugaan manipulasi bantuan sosial (bansos) bersama anggota DPRD Kukar Setia Budi.  Anwar menegaskan, kehadiran BPK bukan untuk menghakimi, tapi semata-mata untuk mendorong agar tercipta transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga bermanfaat bagi pembangunan.

Apa saja faktor yang menyebabkan ketidakwajaran dalam laporan BPK terhadap keuangan pemerintah daerah di Kaltim? “Pertama, SDM yang masih lemah. Kedua, sistem yang dibangun terbilang kacau, dan teknologi komputersisasi administrasi keuangan masih minim,” sebutnya.

Meski demikian, Anwar mengatakan, seluruh laporan tidak wajar tersebut sementara ini belum mengarah ke dugaan penyelewengan keuangan yang berbuntut proses hukum. “Sampai saat ini masih Kukar yang kita hadapkan dengan hukum. Yang lainnya belum mengarah ke sana (proses hukum,Red),” tuturnya.  Pada kesempatan itu, Anwar juga mengatakan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara nasional dalam periode tahun 2004 hingga 2007, kian memburuk. Indikatornya ialah pemberian opini tidak wajar dari BPK untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meningkat dari 3 persen di tahun 2004 menjadi 19 persen di tahun 2007. Sementara opini tidak memberikan pendapat juga naik dari 2 persen jadi 17 persen untuk periode yang sama. Sebaliknya, opini wajar tanpa pengecualian menurun dari 5 persen jadi 1 persen.

Sesaat sebelum jumpa pers, Anwar menjadi pembicara dalam dialog publik antara BPK RI dan Pemprov Kaltim. Acara itu dihadiri sejumlah kepala daerah, mulai Pj Gubernur Tarmizi Abdul Karim, wali kota, bupati dan wakil bupati, serta para muspida Kaltim. Termasuk pula pejabat dari Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam dialog publik bertajuk Mendorong Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah itu pukul 09.00 hingga 14.00 itu, juga menampilkan pembicara Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Ir Timbul Pudjianto MPM, serta perwakilan dari Departemen Keuangan.

POLITISASI JABATAN

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Asmawi Rewansyah berpendapat, jeleknya pelaporan keuangan Kaltim merupakan akibat posisi strategis di pemerintahan yang dipolitisasi menjadi jabatan politik.  “Jabatan seperti gubernur dan kepala daerah kini bukan lagi jabatan pemerintahan, tapi jabatan politik. Akibatnya, bisa diisi oleh orang yang tak kompeten. Hasilnya, ketika berkuasa uang negara akan dikeruk untuk kepentingan pribadi atau mengembalikan dana kampanye. Kasus ini sudah sering terjadi,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Samarinda beberapa waktu lalu.

Karena itu, ia tak heran bila ada gubernur atau kepala daerah yang dipenjara karena terbukti laporan keuangannya bermasalah atau terindikasi korupsi. “Ini yang mau kami cegah. Makanya tahun depan, kami akan bentuk aturan ada audit kepala daerah. Bila tak sesuai kompetensinya, maka hanya setahun ia menjabat. Setelahnya, akan digantikan dengan orang yang lebih kompeten dan sesuai. Memang harusnya demikian,” tegasnya.

Pj Gubernur Kaltim Tarmizi Karim juga mengakui demikian. Masalah-masalah yang timbul di Kaltim, terutama di pemerintahan memang sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusia (SDM).
“SDM di Kaltim memang belum memenuhi syarat. Terutama di pemerintahan. Memang banyak yang kompeten, tapi lebih banyak lagi yang tidak kompeten. Ini menjadi permasalahan utama dan perlu pembenahan secara serius dan total. Penilaian buruk terutama menyangkut laporan keuangan jelas sudah terbukti,” ujarnya.

Idealnya, menurut pengamat ekonomi Kaltim Irwan Gani, pemerintah harus melakukan perombakan total atas manajemen keuangan yang ada, terutama dalam masalah SDM. “Masalah keuangan harus diselesaikan SDM yang paham keuangan. Kondisi saat ini, urusan keuangan ditangani SDM yang tak jelas kompetensinya. Misalnya, oleh lulusan pertanian atau hukum, jelas tak nyambung. Harusnya, dari kompetensi yang sesuai seperti ekonomi atau akuntansi,” ujarnya. “Laporan keuangan yang ditangani orang yang tak kompeten, maka akan berpotensi disalahgunakan. Karena mereka merasa bisa melakukan penipuan. Setelah dicek orang yang mengerti keuangan, maka akan timbul pertanyaan dan penilaian buruk,” tambahnya.(lhl/*/che)
Kaltimpost 21 November 2009

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (kukar) mengajukan tiga nama sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kukar ke Gubernur Kaltim. Tiga nama itu adalah Didi Marzuki, Gufron Yusuf dan Herry Maryadi. Ketiga pejabat tersebut adalah pejabat-pejabat yang selama ini menolak dimutasi. Bahkan mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda untuk mengembalikan posisi mereka ke jabatan semula. Didi Marzuki adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menolak saat dimutasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Sedangkan Gufron, menolak dimutasi menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) dari jabatannya semula Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, Humas dan Protokol Pemkab Kukar. Nama terakhir, Herry Maryadi adalah mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar. Ia enggan dipindahkan menjadi Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Ketua DPRD Kukar, Rachmat Santoso menjelaskan, dipilihnya ketiga orang tersebut karena pertimbangan dua hal. Pertama, ketiganya dinilai mengenal dan mengetahui persoalan di Kukar. Pertimbangan ini, menjadi sangat penting, karena begitu banyak persoalan yang mendera Kukar saat ini. Kedua, ketiganya memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun Kukar. "Kami sudah bertemu mereka. Dan mereka memiliki komitmen untuk membangun kabupaten ini saat menjadi Pj Bupati," kata Rachmat, Minggu (26/10). Keputusan dipilihnya ketiga nama tersebut sudah dilakukan oleh DPRD Kukar dalam pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu. "Saya lupa tanggalnya, kapan kami rapat. Tapi nama-nama itu kami ajukan berdasarkan kesepakatan bersama," tuturnya. Nama-nama itu telah diajukan ke Pj Gubernur Kaltim, Tarmizi Abdul Karim, pada pertengahan Oktober lalu dengan tembusan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan lainnya.

"Nama-nama ini kami ajukan berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No 6 tahun 2005 yang diperbaharui PP NO 49 tahun 2008. Dalam kedua peraturan tersebut mengatur, kalau Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, maka DPRD Kukar dapat mengusulkan Penjabat Bupati melalui Gubernur," ucapnya. Rachmat tidak menjelaskan sampai kapan Pj Bupati ini akan bertugas. Tapi, salah satu tugas utama Pj Bupati nanti adalah melaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan digelar tahun depan. Ia juga menuturkan, kalau sampai saat ini, DPRD Kukar belum menerima Surat dari Mahkamah Agung (MA) mengenai keputusan  berkekuatan hukum tetap Bupati (non aktif), Syaukani HR.

Pertengahan November
Sementara itu, sidang Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Samsuri Aspar, diperkirakan akan digelar pada pertengahan November ini. Saat ini, berkas Samsuri telah dilimpahkan dari Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Samsuri ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2004 dan 2005. Dalam kasus itu, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 30 miliar.

"Saya dihubungi KPK, katanya sidang kemungkinan digelar pada pertengahan November ini. Dan kami (anggota DPRD) Kukar diminta untuk bersiap menjadi saksi. Namun, hingga saat ini, kami belum mendapatkan surat resmi dari KPK untuk dipanggil menjadi saksi," kata Ketua DPRD Kukar, Rachmat Santoso, Minggu (26/10). Ia  selalu berkoordinasi dengan KPK berkaitan dengan kasus ini. "Kami selalu berkonsultasi dengan KPK, agar saat menjadi saksi, tidak menganggu jalannya pemerintahan di Kukar. Kami nanti dipanggil satu-satu. Tidak langsung bersamaan agar pemerintahan tetap dapat berjalan," ucapnya.

Mengenai pengembalian dana bansos yang diterima anggota dewan, Rachmat menuturkan, pengembalian dana masih sekitar 80 persen atau sebanyak Rp 11 miliar dari Rp 13,5 miliar yang harus dikembalikan. "Kami telah berkomitmen untuk mengembalikan dana ini. Harus diingat, saat kami terima dana bansos ini dari oknum anggota dewan, kami tidak tahu kalau dana tersebut adalah dana bansos," ucapnya. Dana bansos yang diterima tiap anggota dewan adalah sebanyak Rp 375 juta. (reo)
Tribun Kaltim 27 Oktober 2008

1 Aburizal Bakrie Menteri Koord. Kesra = Rp. 994,349,061,983 Thn 2005
2 Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden = Rp. 134,265,037,046 Thn 2005
3 Fahmi Idris Menteri Perindustrian = Rp. 85,279,605,847 Thn 2006
4 Meutia Hatta S. Meneg. Pbdy. Perempuan = Rp. 38,459,989,300 Thn 2004
5 Agung Laksono Ketua DPR = Rp. 16,418,293,000 Thn 2001
6 Jero Wacik Menteri Kebudayaan & Pariwisata = Rp. 15,561,250,000 Thn 2004
7 Mari Elka Pangestu Menteri Perdagangan = Rp. 15,142,939,762 Thn 2004
8 Boediono Menteri Koordinator Perekonomian = Rp. 14,046,878,563 Thn 2004
9 M. Yusuf Asy’ari Meneg. Perumahan Rakyat = Rp. 13,232,400,000 Thn 2004
10 Adhyaksa Dault Meneg. Pemuda & Olahraga = Rp. 12,578,026,320 Thn 2004
11 Bambang Sudibyo Mendiknas = Rp. 12,489,646,528 Thn 2004
12 Anwar Nasution Ketua BPK = Rp. 11,968,769,205 Thn 2001
13 Sofyan Djalil Menteri Negara BUMN = Rp. 10,857,373,418 Thn 2007
14 Hatta Rajasa Menteri Sekretaris Negara = Rp. 9,727,063,000 Thn 2004
15 M Maftuh Basyuni Menteri Agama = Rp. 8,907,602,000 Thn 2004
16 Purnomo Yusgiantoro Menteri Energi & SDM = Rp. 7,623,418,134 Thn 2004
17 Sri Mulyani Menteri Keuangan = Rp. 7,376,539,461 Thn 2006
18 Paskah Suzetta Meneg./Ketua Bapenas = Rp. 6,963,214,000 Thn 2006
19 Jenderal (Pol) Sutanto Kepala POLRI = Rp. 5,931,696,900 Thn 2006
20 Rachmat Witoelar Meneg.Lingkungan Hidup = Rp. 5,758,178,340 Thn 2004
21 Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan = Rp. 5,661,800,000 Thn 2004
22 Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja&Trans. = Rp. 5,510,185,751 Thn 2006
23 Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri = Rp. 5,101,987,654 Thn 2004
24 Siti Fadilah Supari Menteri Kesehatan = Rp. 4,738,300,000 Thn 2004
25 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden 4,652,069,796 Thn 2004

Sumber : Dokumen Tambahan Berita Negara LHKPN KPK Kurun Waktu 2001 - 2007

1 Sukawi Sutarip Walikota Semarang = Rp. 39,300,213,246 Thn 2005
2 Herry Zudianto Walikota Yogyakarta = Rp. 18,000,964,573 Thn 2003
3 Joko Widodo Walikota Surakarta = Rp. 9,829,421,400 Thn 2005
4 Rachman Djalili Walikota Prabumulih = Rp. 8,336,041,877 Thn 2005
5 Sofyan Hasdam Walikota Bontang = Rp. 7,808,866,349 Thn 2005
6 Rudy Resnawan Walikota Banjar Baru = Rp. 7,698,218,221 Thn 2005
7 Abdillah Walikota Medan = Rp. 7,513,608,000 Thn 2005
8 Herman Abdullah Walikota Pekan Baru = Rp. 6,677,423,789 Thn 2005
9 Aat Syafa’at Walikota Cilegon = Rp. 5,934,956,835 Thn 2005
10 Sutrisno Hadi Walikota Tanjung Balai = Rp. 5,820,789,178 Thn 2005
11 M Ali Umri Walikota Binjai = Rp. 4,655,402,291 Thn 2002
12 A Dadang Kafrawi Walikota Jakarta Selatan = Rp. 4,363,306,373 Thn 2005
13 Medi Botutihe Walikota Gorontalo = Rp. 4,108,761,533 Thn 2001
14 Fajar Panjahitan Walikota Jakarta Barat = Rp. 3,929,610,559 Thn 2005
15 M Effendi Anas Walikota Jakarta Utara = Rp. 3,913,579,707 Thn 2005
16 M Itoc Tochija Walikota Cimahi = Rp. 3,216,350,000 Thn 2006
17 Abdul Hafiz Hasibuan Walikota Tebing Tinggi = Rp. 2,809,590,000 Thn 2005
18 Imdaad Hamid Walikota Balikpapan = Rp. 2,800,352,783 Thn 2006
19 Mansyur M Abunawas Walikota Kendari = Rp. 2,541,777,000 Thn 2001
20 J.A Jumame Walikota Sorong = Rp. 2,502,907,024 Thn 2003
21 Awang Ishak Walikota Singkawang = Rp. 2,502,502,288 Thn 2003
22 Andi P Tenriadjeng Walikota Palopo = Rp. 2,460,803,952 Thn 2003
23 Arifin Manap Walikota Jambi = Rp. 2,429,565,192 Thn 2002
24 Kusnan Walikota Jakarta Timur = Rp. 2,288,144,588 Thn 2005
25 Buchary Abdurahman Walikota Pontianak = Rp. 2,251,196,000 Thn 2002
Sumber: Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN KPK kurun waktu
2001 - 2007

1 Rina Iriani S. R. Bupati Karanganyar = Rp. 55,945,062,244 Thn 2005
2 Untung Sarono W Sukarno Bupati Sragen = Rp. 33,474,528,000 Thn 2002
3 Begug Poernomosidi Bupati Wonogiri = Rp. 28,780,000,000 Thn 2005
4 Ujang Iskandar Bupati Kotawaringin Barat = Rp. 21,789,880,000 Thn 2005
5 I Wayan Geredeg Bupati Karang Asem = Rp. 19,388,721,000 Thn 2005
6 Probo Yulastoro Bupati Cilacap = Rp. 16,082,077,852 Thn 2006
7 Monang Sitorus Bupati Samosir = Rp. 14,181,360,308 Thn 2005
8 Masfuk Bupati Lamongan = Rp. 11,200,711,889 Thn 2005
9 Endang Setyaningdyah Bupati Demak = Rp. 10,830,604,216 Thn 2005
10 Syaukani HR Bupati Kutai Kartanegara = Rp. 10,304,683,430 Thn 2004
11 Putu Bagiada Bupati Buleleng = Rp. 10,212,680,000 Thn 2006
12 AA. Sampurna Jaya Bupati Lampung Tengah = Rp. 10,076,500,000 Thn 2005
13 Sutrisno Bupati Pacitan = Rp. 10,040,249,782 Thn 2002
14 RM Luntungan Bupati Minahasa Selatan = Rp. 8,810,000,000 Thn 2005
15 Zulkifli Anwar Bupati Lampung Selatan = Rp. 8,481,877,000 Thn 2005
16 Basuki Tjahaja Purnama Bupati Belitung Timur = Rp. 8,365,669,968 Thn 2005
17 Ongku P Hasibuan Bupati Tapanuli Selatan = Rp. 8,222,024,000 Thn 2005
18 Abdullah Tuasikal Bupati Maluku Tengah = Rp. 8,180,050,712 Thn 2006
19 Aang Hamid Suganda Bupati Kuningan = Rp. 7,437,194,454 Thn 2005
20 Robbach Ma’sum Bupati Gresik = Rp. 6,756,637,188 Thn 2005
21 Ferry Zulkarnain Bupati Bima = Rp. 6,542,500,000 Thn 2004
22 Wahyudi K Anwar Bupati Kotawaringin Timur = Rp. 6,525,301,577 Thn 2005
23 Ratna Ani Lestari Bupati Banyuwangi = Rp. 6,020,500,000 Thn 2003
24 A. Dimyati Natakusumah Bupati Pandeglang = Rp. 5,966,675,000 Thn 2002
25 Zulfikar Achmad Bupati Bungo = Rp. 5,865,101,600 Thn 2003

Sumber : Dokumen Tambahan Berita Negara LHKPN KPK kurun waktu 2001 - 2007

1 Rudolf Mazvoka Pardede Gubernur Sumut = Rp. 298,740,200,000 Thn 2001
2 Fadel Muhammad Gubernur Provinsi Gorontalo = Rp. 149,752,933,448 Thn 2002
3 Zulkifli Gubernur Provinsi Jambi = Rp. 58,888,946,621 Thn 2004
4 Fauzi Bowo Gubernur Provinsi DKI Jakarta = Rp. 33,801,168,988 Thn 2006
5 Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulawesi Barat = Rp. 30,287,981,975 Thn 2002
6 Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur DIY= Rp. 20,184,763,982 Thn 2001
7 Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten = Rp. 17,810,707,822 Thn 2002
8 Agusrin Nadzamudin Gubernur Bengkulu = Rp. 12,350,448,400 Thn 2005
9 Agustin Teras Narang Gubernur Kalteng = Rp. 9,427,930,752 Thn 2004
10 Imam Utomo S Gubernur Jawa Timur = Rp. 6,616,092,638 Thn 2001
11 Danny Setiawan Gubernur Jawa Barat = Rp. 4,432,340,226 Thn 2001
12 Syahrial Oesman Gubernur Sumatera Selatan = Rp. 3,758,042,878 Thn 2005
13 Ismeth Abdullah Gubernur Kepulauan Riau = Rp. 3,697,058,000 Thn 2005
14 Karel Albert Ralahalu Gubernur Maluku = Rp. 3,511,005,232 Thn 2004
15 Piet Alexander Tallo Gubernur NTT = Rp. 3,306,801,297 Thn 2005
16 Rudi Arifin Gubernur Kalimantan Selatan = Rp. 2,409,211,550 Thn 2007
17 M Rusli Zainal Gubernur Provinsi Riau = Rp. 2,365,623,114 Thn 2002
18 S. H. Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara = Rp. 2,350,767,000 Thn 2001
19 Eko Maulana Ali Gubernur Kep. Ba-Bel = Rp. 2,299,600,000 Thn 2006
20 Suwarna A.F. Gubernur Kalimantan Timur = Rp. 2,257,243,186 Thn 2001
21 M. Amin Syam Gubernur Sulawesi Selatan = Rp. 1,775,973,000 Thn 2001
22 Sjachroedin ZP Gubernur Lampung = Rp. 1,495,500,000 Thn 2003
23 Dewa Made Beratha Gubernur Bali = Rp.. 1,320,726,894 Thn 2001
24 Lalu Serinata Gubernur NTB = Rp. 740,224,387 Thn 2002
25 Gamawan Fauzi Gubernur Sumatera Barat = Rp. 667,140,890 Thn 2001

Dokumen Tambahan Berita Negara LHKPN KPK kurun waktu 2001 - 2007