Tolak Korupsi

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92668

TENGGARONG –  Aspirasi pro-kontra pembentukan Kutai Pesisir terus menggelinding. Kemarin misalnya, suara kontra datang dari elemen masyarakat Sangasanga dan Anggana, 2 dari 5 kecamatan yang digadang-gadang membentuk kabupaten sendiri.

Dari Sangasanga sikap menolak pembentukan Kutai Pesisir disuarakan Forum Keluarga Besar Putra-Putri Sangasanga (FKBPS), sementara dari Anggana digaungkan Forum Masyarakat Peduli Kukar (FMPK).
Jubir FKBPS Padly kepada Kaltim Post menyatakan, masyarakat Sangasanga masih lebih memilih bergabung dengan Kukar ketimbang bergabung dengan 4 kecamatan lainnya untuk membentuk kabupaten baru. Empat kabupaten dimaksud adalah Anggana, Loa Janan, Samboja dan Muara Jawa.

"Yang kami tangkap, ide memunculkan kembali wacana kabupaten baru adalah emosi sesaat. Ini sebenarnya isu lama yang sempat tenggelam, tapi begitu ada bupati baru kembali dimunculkan," kata Padly.
FKBPS disebutnya menangkap aspirasi yang berkembang di masyakarat sebenarnya menginginkan pemerataan pembangunan, perhatian yang sama dan proporsional dari Pemkab. "Kami melihat bupati sekarang sebenarnya sudah bisa menerjemahkan itu ke dalam berbagai programnya. Mari kita beri kesempatan," kata Padly. Ia juga menyebut FKBPS juga sudah berdialog panjang dengan unsur Muspika di Sangasanga sebelum sampai pada kesimpulan; bersatu dengan Kukar adalah pilihan lebih baik. Senada, juru bicara FMPK Nordiansyah menyatakan, masyarakat Anggana memiliki 2 alasan mengapa memilih tak lepas dari Kukar.

Yang pertama, "Kami memiliki alasan historis," kata Nordiansyah,"Sebab Anggana juga dikenal sebagai Kutai Lama karena dulu jadi pusat kerajaan Kutai". Alasan kedua, menurutnya, tidak ada jaminan berpisah dengan Kukar akan menjadi lebih baik. Karena itu menurutnya yang kini berkembang di Anggana bukanlah berpisah atau bergabung, tapi seberapa besar Bupati Rita Widyasari bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan, membuat kehidupan lebih baik, melengkapi infrastruktur dan menciptakan terobosan. "Anggana sering
disebut kunci untuk jadi-tidaknya kabupaten pemekaran. Jadi bupati pasti tahu apa yang harus dilakukannya untuk warga Anggana,"sebutnya.

Sebelum ini, pro-kontra pembentukan Kutai Pesisir menajam. Bahkan berkali-kali telah terjadi unjuk rasa. Setekah berkali-kali  demo menuntut pemekaran, pada Senin (7/3) warga yang tergabung dalam  Gerakan Masyarakat Kutai Kartanegara Bersatu (Gema Kukar Bersatu) melakukan aksi kontra pembentukan Kutai Pesisir. Mereka menuntut Bupati Rita Widyasari dan DPRD Kukar menolak pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir.

Sejatinya, masyarakat pro pesisir kemarin dijadwalkan pula menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kukar. Mereka fokus di kantor bupati karena persyaratan administrasi pembentukan Kutai Pesisir tinggal menunggu rekomendasi Bupati Kukar. Tapi demo masyarakat pendukung Kutai Pesisir batal karena menghindari bentrok dengan massa tandingan anti-pesisir.

“Kami sepakat menunda demo ini karena berbagai pertimbangan,” ujar Sudirman, koordinator wilayah Anggana pro Pesisir saat menghubungi media ini. “Kami bukannya takut, tapi hanya ditunda karena bupati juga tidak berada di tempat. Lagi pula ada demo tandingan yang menolak pemekaran. Intinya masyarakat pesisir tetap solid dan kami bersikap dewasa untuk tidak turun, karena yang kami perjuangkan adalah aspirasi masyarakat, bukan membela penguasa,” tambah Hamid Ali Hubaib, ketua Forum Pemuda Bersatu Kutai Pesisir. (ms2)