Tolak Korupsi

Adri No Comment, Rusmadi Tak Jawab

 SAMARINDA - Tak ada pejabat terkait di lingkungan Pemprov Kaltim yang memberi jawaban memuaskan tentang hilangnya anggaran untuk perbatasan yang sudah dialokasikan  dalam APBD 2011. Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim Adri Patton, ketika bincang via telepon seluler, kemarin siang, memilih no comment ketika ditanya soal itu. “Saya no comment soal itu. Saya enggak mau dibenturkan dalam masalah ini,” katanya.

Sebelumnya, ketika masalah ini pertama kali mencuat, harian ini juga  sudah mengonfirmasi ke Adri Patton. Saat itu, dia mengatakan, dirinya tak tahu-menahu soal itu, karena memang tidak ada alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar seperti yang disebutkan, di institusi yang dia pimpin. “Saya tidak tahu soal itu. Di badan perbatasan juga tidak ada anggaran sebesar itu,” katanya, kala itu. Sebelumnya,  Anggota DPRD Kaltim Pdt Yefta Berto mengatakan, anggaran  Rp 25 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan jalan yang menghubungkan Long Bawan – Pa‘ Pani sepanjang 45 km ternyata tak tercantum di APBD Kaltim 2011. Padahal, sebelumnya sudah diusulkan melalui DPRD Kaltim ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.

“Sampai ditetapkan dalam paripurna pun masih diyakini bahwa dana itu ada. Tapi nyatanya, saya cek di buku besar APBD Kaltim sama sekali tidak tercantum,” kata Yefta, saat itu. Kemarin (7/3), media ini menyambangi ruangan Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi untuk mengonfirmasi hal tersebut. Sayangnya, Rusmadi saat itu tak di ruangannya. Stafnya mengatakan, atasannya  sedang di Jakarta untuk sebuah pertemuan. Dari agenda yang diterima media ini di Biro Humas Setprov Kaltim, Selasa (8/3), hari ini, ada rapat hasil kajian tim terpadu dalam rangka perubahan kawasan hutan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim di Jakarta. Sesuai rencana, rapat digelar pukul 10.00 waktu setempat. Rusmadi dikabarkan mengikuti pertemuan tersebut.

Karena, ini terkait dengan instansi yang dia pimpin, koran ini juga langsung menghubungi Rusmadi di telepon selulernya. Sayangnya, beberapa kali dihubungi hanya terdengar nada tunggu. Diketahui, sebelumnya  Krayan Foundation menyoal tentang raibnya alokasi dana untuk pembangunan di perbatasna itu. Ketua Krayan Foundation Liuandi mengatakan, hilangnya anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD 2011 untuk wilayah perbatasan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah. Akibatnya, sampai saat ini pembangunan di perbatasan masih tertinggal. Ketertinggalan ini bisa dilihat dari masalah sarana dan prasarana transportasi ke daerah perbatasan.

“Untuk saat ini pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kaltim belum memiliki kejelasan solusi untuk mengantisipasi masalah ini. Kendati sudah membeli pesawat Airvan, namun manfaatnya belum bisa dirasakan masyarakat perbatasan,” katanya, kala itu. Krayan Foundation juga menagih janji Gubernur Awang Faroek Ishak saat pilkada. Saat itu Gubernur menjanjikan akan membangun perbatasan, namun sampai saat ini belum ada kemajuan. Dia menyebutkan beberapa contoh, yakni, badan yang dibentuk untuk mengelola perbatasan dan daerah tertinggal sampai saat ini tidak difungsikan dengan baik. (far/ha)
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92447

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92442

TENGGARONG – Aksi unjuk rasa damai menolak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dimekarkan Senin (7/3) kemarin berlangsung di depan gedung DPRD dan kantor Bupati Kukar di Tenggarong. Massa aksi damai ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dari 18 kecamatan tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kutai Kartanegara Bersatu (Gema Kukar Bersatu).

Ketika berada di depan kantor bupati, pengunjuk rasa ini diterima Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf dan Assisten IV Bidang Humas  dan Kesra H Bahrul di depan pintu utama kantor bupati bukar. Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Chairul Anam dalam orasinya menolak jika wilayah Kukar dimekarkan dengan membantuk  Kutai Pesisir. Dia pun  mendukung Pemkab dan DPRD Kukar yang masih mempertahankan keutuhan wilayah Kukar dengan 18 kecamatan. 

Aspirasi itu mencermati perkembangan kondisi sosial politik di Kukar dengan adanya isu pemekaran wilayah Kutai Pesisir yang semakin menunjukkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap, Pemkab Kukar segera mengambil sikap dan langkah-langkah yang strategis guna menjaga stabilitas dan menghindari adanya perpecahan atau konflik sosial berdarah di wilayah Kukar.

Aksi damai tersebut juga membawa pernyataan sikap yang isinya antara lain, menolak adanya pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir yang hanya berlandaskan kepentingan pragmatis segelintir elite bukan kepentingan masyarakat pesisir secara keseluruhan, mempertahankan keutuhan dan kesatuan Kukar, segera melakukan pemerataan pembangunan di Kukar, serta mengharapkan agar Pemerintah Kukar segera membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat Kukar. (hmp02)

Warga Pesisir Diadang di Perbatasan

http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92401

KHAWATIR akan terjadinya bentrokan antara dua kubu pendukung pemekaran Kutai Pesisir dan massa anti-pesisir yang berdemonstrasi di Tenggarong, Senin (7/3) kemarin, jajaran Polres Kukar dibantu Satuan Brimob Polda Kaltim merazia seluruh kendaraan yang masuk wilayah Kukar. Saat razia yang digelar sekitar pukul 10.00 Wita itu, petugas melarang massa pendukung pro Kutai Pesisir memasuki wilayah Tenggarong.

Razia tepat di simpang tiga perbatasan jalan poros Samarinda-Tenggarong-Tenggarong Seberang (Patung Lembuswana), tak hanya memeriksa kelengkapan surat pengendara, petugas juga terlihat memeriksa seluruh isi kendaraan. Seluruh pintu mobil dan tempat barang diperiksa, tak terkecuali barang-barang penumpang. Target utama razia kali ini adalah mengantisipasi para pengendara yang membawa senjata tajam (sajam) atau sejenisnya.

Razia kendaraan menghindari bentrok antar dua kelompok di perbatasan ini dipimpin Kapolers Kukar Fadjar Abdillah. Intinya massa pendukung pro pemekaran Kutai Pesisir dihalau dan tidak diperbolehkan masuk ke Tenggarong, apalagi melakukan aksi demonstrasi.

Yang diadang di perbatasan itu di antaranya Sudirman, koordinator wilayah Anggana pro Kutai Pesisir. Meski mengaku kecewa karena tidak diperkenankan memasuki wilayah Tenggarong, pihaknya tetap memaklumi langkah aparat kepolisian mengingat semua demi alasan keamanan. “Tak mungkin kami masuk dalam kobaran api,” terang Sudirman.

Saat ini pihaknya selalu menahan diri, karena tak mau terjadi pertumpahan darah dan bentrok dengan massa kontra pesisir. Meski sudah dijadwalkan menggelar demo kemarin dengan jumlah massa sekitar 5.000 orang, tapi niat itu dibatalkan karena berbagai pertimbangan, termasuk faktor keamanan lantaran di hari yang sama juga digelar demo tandingan menolak pesisir.

Walau tidak membawa ribuan massa dari Anggana dan beberapa kecamatan lain, Sudirman yang hanya beberapa orang hendak masuk ke Tenggarong, hanya ingin mendatangi gedung DPRD Kukar menyampaikan informasi bahwa aksi demontrasi masyarakat pendukung pro Kutai Pesisir ditunda. (*/hrn/ibr/ran)

Terisolasi di Kabupaten yang Kaya Raya (1)
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92269

Jumat (4/3) cuaca cukup cerah. Tidak berpikir dua kali, media ini langsung tancap gas menuju Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga. Maklum, daerah ini terbilang terisoliasi terutama saat hujan mengguyur, karena jalan nyaris tak bisa dilalui kendaraan.

SEBENARNYA ada dua akses yang dapat di tempuh untuk mencapai Kelurahan Pendingin, darat dan sungai. Namun melalui sungai makan waktu cukup lama, sekitar 8 jam perjalanan. Lewat darat? Kondisinya sangat memprihatinkan. Licin saat hujan dan berdebu saat panas. Baik dari kecamatan menuju Pendingin maupun sebaliknya, warga selalu dihantui perasaan harap-harap cemas. Berharap tidak hujan dan cemas saat cuaca sedang mendung. Sebab jika tiba-tiba hujan pengendara roda 2 harus bekerja ekstra untuk dapat melalui jalan yang licin.

Dari Kecamatan Sangasanga, jarak tempuh ke Pendingin sebenarnya cuma sekitar 6 kilometer. Dari Jalan A Yani,  melalui SMK 2 dan SMP 2 Sangasanga. Sekitar 500 meter jalan sudah di aspal, tapi sudah mulai rusak dan  berlubang di beberapa titik. Memasuki RT 23 Kelurahan Sangasanga Dalam, kondisi jalan yang rusak terlihat jelas. Berbatu, berlubang, dan berlumpur saat hujan serta berdebu saat kondisi jalan kering. Panjang jalan ini sekitar 200 meter. Jalan ini kerap dilanda banjir, apalagi saat hujan deras.

Lepas dari jalan berbatu tadi, jalan tanah membentang di depan mata. Jalur sepanjang 1.500 meter inilah medan yang paling berat, khususnya bagi pengguna kendaraan roda 2. Terdapat sebuah tanjakan yang menikung. Disini pengguna jalan kerap “jatuh bangun.” Setelah melalui jalan tanah tersebut, terdapat jalan yang sudah disemenisasi. Itu pun tidak maksimal. Panjangnya sekitar 1.400 meter. Terdapat jalan tanah yang berdampingan dengan jalan yang sempat digunakan sebagai jalur hauling oleh perusahaan tambang batu bara. Saat ini jalan tanah tersebut sudah tidak difungsikan lagi.

“Saat masyarakat Pendingin ingin ke Sangasanga yang pertama dilihat adalah cuaca. Kalau mendung keinginan untuk ke Sangasanga atau keluar Pendingin diurungkan,” ujar Nanang Yusuf,  warga Kelurahan Pendingin yang bekerja sebagai staf Kelurahan. Jalan yang rusak menjadi alasan utama mengapa niat tersebut diurungkan. “Yang kasihan adalah siswa yang sekolah di Sangasanga. Saat hujan mereka kerap terlambat, karena harus menunggu jalan kering baru berangkat. Kami berharap perbaikan jalan segera dilakukan,” harapnya.

Senada, Mulyadi, Ketua RT 05 Kelurahan Pendingin mengatakan, kerusakan jalan juga berdampak pada roda perekonomian. Mobilitas pedagang dari dan ke Pendingin otomatis terkendala saat hujan turun. Tak hanya itu, guru dari Sangasanga yang mengajar di Pendingin juga kerap terlambat saat hujan turun, karena jalan sulit dilewati.

Setidaknya terdapat 16 perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Pendingin. Warga berharap dengan banyaknya perusahaan seharusnya akses semakin mudah. “Jangan malah membuat masyarakat susah. Kami berharap pembangunan jalan segera dilakukan,” harap Mulyadi. Yang dia maksud adalah telah muncul rencana dari salahsatu perusahaan tambang untuk membangun jalan ke Pendingin. (oscar/ms/bersambung)