Tolak Korupsi

Tak Terima Fee Batu Bara Diserahkan ke APB-Desa

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=91730

TENGGARONG - Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) tak terima bila fee hasil tambang batu bara PT Mega Prima Persada (MPP) diserahkan ke APB-Desa. FPMLK bahkan  meminta DPRD tidak provokatif mengeluarkan pernyataan. “Kami harap anggota DPRD khususnya Pak Isnaini lebih bijaksana. Jangan bicara setengah-setengah, kita harus total melihat bagaimana persoalan sebenarnya,” kata Ketua FPMLK Mashudiono didampingi sekretarisnya Supriyadi.

Isnaini mewakili Komisi I DPRD sebelumnya meminta dana kompensasi tambang batubara yang selama ini dikelola FPMLK dimasukkan dalam APB-Desa. Karena cara seperti itu akan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Isnaini mengaku sering mendapat pengaduan dari masyarakat bahkan pengurus forum desa, kalau dana kompensasi terkadang lambat diberikan.

“Intinya kami harap DPRD bersikap netral, menjadi mediator, penengah, antara warga dengan FPMLK. Sehingga komentar-komentar yang muncul itu terjaga kredibilitasnya,” kata Supriyadi. FPMLK juga menyebut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) arogan dengan pernyataan mereka yang meminta mandat masyarakat Loa Kulu ke FPMLK dicabut dan selanjutnya MPP memberikan fee itu langsung ke warga tanpa melalui forum. Karena usulan ini disebutkan tidak berdasarkan fakta histroris dan empiris.

Menurut Supriyadi, rekomendasi dukungan yang diberikan kepadanya bukan berupa kesepakatan bersama. Artinya, alokasi dana ke desa diberikan berdasarkan bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
“Secara empiris, kami telah memberikan bagi hasil itu secara proporsional setiap tahunnya. Jika ada yang belum dapat, itu karena kendala LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban, Red.). Kalau semuanya lancar, tidak akan ada masalah,” katanya.

Ditemui terpisah, Isnaini didampingi koleganya di Komisi I DPRD bergeming dan menyatakan segera memanggil Manajemen PT MPP, pengurus FPMLK dan warga membahas persoalan ini. “Saya ini termasuk pendiri forum jadi saya tahu persoalannya apa. Jika forum desa bertanggungjawab ke forum Loa Kulu dengan membuat LPJ, lantas FPMLK bertanggungjawab kemana? Transparansi ini harus jelas,” tegas Isnaini. (fid/ms)