Tolak Korupsi

Adri No Comment, Rusmadi Tak Jawab

 SAMARINDA - Tak ada pejabat terkait di lingkungan Pemprov Kaltim yang memberi jawaban memuaskan tentang hilangnya anggaran untuk perbatasan yang sudah dialokasikan  dalam APBD 2011. Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim Adri Patton, ketika bincang via telepon seluler, kemarin siang, memilih no comment ketika ditanya soal itu. “Saya no comment soal itu. Saya enggak mau dibenturkan dalam masalah ini,” katanya.

Sebelumnya, ketika masalah ini pertama kali mencuat, harian ini juga  sudah mengonfirmasi ke Adri Patton. Saat itu, dia mengatakan, dirinya tak tahu-menahu soal itu, karena memang tidak ada alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar seperti yang disebutkan, di institusi yang dia pimpin. “Saya tidak tahu soal itu. Di badan perbatasan juga tidak ada anggaran sebesar itu,” katanya, kala itu. Sebelumnya,  Anggota DPRD Kaltim Pdt Yefta Berto mengatakan, anggaran  Rp 25 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan jalan yang menghubungkan Long Bawan – Pa‘ Pani sepanjang 45 km ternyata tak tercantum di APBD Kaltim 2011. Padahal, sebelumnya sudah diusulkan melalui DPRD Kaltim ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.

“Sampai ditetapkan dalam paripurna pun masih diyakini bahwa dana itu ada. Tapi nyatanya, saya cek di buku besar APBD Kaltim sama sekali tidak tercantum,” kata Yefta, saat itu. Kemarin (7/3), media ini menyambangi ruangan Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi untuk mengonfirmasi hal tersebut. Sayangnya, Rusmadi saat itu tak di ruangannya. Stafnya mengatakan, atasannya  sedang di Jakarta untuk sebuah pertemuan. Dari agenda yang diterima media ini di Biro Humas Setprov Kaltim, Selasa (8/3), hari ini, ada rapat hasil kajian tim terpadu dalam rangka perubahan kawasan hutan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim di Jakarta. Sesuai rencana, rapat digelar pukul 10.00 waktu setempat. Rusmadi dikabarkan mengikuti pertemuan tersebut.

Karena, ini terkait dengan instansi yang dia pimpin, koran ini juga langsung menghubungi Rusmadi di telepon selulernya. Sayangnya, beberapa kali dihubungi hanya terdengar nada tunggu. Diketahui, sebelumnya  Krayan Foundation menyoal tentang raibnya alokasi dana untuk pembangunan di perbatasna itu. Ketua Krayan Foundation Liuandi mengatakan, hilangnya anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD 2011 untuk wilayah perbatasan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah. Akibatnya, sampai saat ini pembangunan di perbatasan masih tertinggal. Ketertinggalan ini bisa dilihat dari masalah sarana dan prasarana transportasi ke daerah perbatasan.

“Untuk saat ini pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kaltim belum memiliki kejelasan solusi untuk mengantisipasi masalah ini. Kendati sudah membeli pesawat Airvan, namun manfaatnya belum bisa dirasakan masyarakat perbatasan,” katanya, kala itu. Krayan Foundation juga menagih janji Gubernur Awang Faroek Ishak saat pilkada. Saat itu Gubernur menjanjikan akan membangun perbatasan, namun sampai saat ini belum ada kemajuan. Dia menyebutkan beberapa contoh, yakni, badan yang dibentuk untuk mengelola perbatasan dan daerah tertinggal sampai saat ini tidak difungsikan dengan baik. (far/ha)
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=92447