Tolak Korupsi

Bupati Marthin Billa

BUPATI Malinau Marthin Billa ternyata tidak mengetahui adanya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) yang menyebutkan hanya pemerintahan Kabupaten Malinau yang “bersih” dalam mengelola keuangannya dibanding kabupaten dan kota se-Kaltim.  “Kalau itu benar, patut kita syukuri. Karena prestasi ini akan semakin memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja paratur pemerintah yang lebih baik,” kata Marthin saat dihubungi via selulernya malam tadi. Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari ketelitian dan kejelian bagi setiap aparatur dalam penyusunan perencanaan, tertib penggunaan anggaran hingga realisasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Yakni dengan menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang efektif, efisien, dan tepat sasaran yang meliputi input, proses, output dan outcome. “Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang dapat merugikan dan menghambat pembangunan di daerah,” ujarnya.

Untuk mencapai itu semua, Pemkab Malinau juga melakukan berbagai pembinaan dan mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar daerah. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan dampak serta kerugian yang ditimbulkan dengan menjalin kerja sama dengan BPK, kejaksaan, maupun aparat lainnya.  Semua itu dilakukan dalam upaya meningkatkan keterampilan, kompetensi serta pemahaman dan wawasan terhadap pegawai. “Tetapi yang paling utama adalah bekerja dengan jujur, ikhlas, teliti, dan penuh tanggung jawab,” sebutnya.

Sekadar diketahui, pada tahun 2008 ini Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau tembus Rp 1,454 trilun dan telah ditetapkan akhir Desember 2007. Masalah penetapan anggaran ini lebih cepat karena sudah diproses sejak Juni dan ditargetkan harus disahkan pada Desember akhir 2007.
Penetapan lebih cepat ini, lanjut Marthin, karena adanya kerja sama yang sangat baik antara DPRD dengan Pemkab Malinau dalam pembahasan anggaran. Ini bukan juga karena adanya seruan dari Menteri Keuangan untuk mempercepat proses penetapan anggaran. Tetapi memang ini sudah diprogramkan oleh kedua belah pihak (DPRD dan Pemkab) dan prosesnya sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ada.

Dalam menjalankan program pembangunan di Malinau, Marthin menancapkan tiga pilar utama, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan pertanian arti luas, kemudian ditambah lagi dengan program pembangunan perbatasan dan konservasi. Model pembangunan yang digalakkan yakni Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) yang lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian dan sejahtera yang ditargetkan pada tahun 2011 terpenuhi.(ida/kpnn)

Kaltimpost 21 November 2008