Menengok Kekayaan Kandidat Wali Kota dan Wawali Samarinda (8)
Berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Calon Wali Kota dari jalur independen, Riswan Asmaran adalah kandidat “termiskin”. Total kekayaannya sebesar Rp 341.405.000. Harta tersebut, sebagian besar didapatnya dari profesi sebagai dosen dan konsultan.
“Waktu mengisi lembar harta kekayaan, saya tidak ada beban sama sekali. Saya menjadi dosen sejak 22 tahun lalu. Dari situlah pendapatan saya,” kata Riswan ditemui di rumahnya di Jalan Perjuangan Gang Alam Segar 3 Nomor 26. Pun jika ada bisnis, bidang yang digelutinya adalah konsultan. “Banyak pergulatan pemikiran menjadi konsultan. Memang dari segi pendapatan tidak seberapa dibanding kontraktor. Tetapi untuk jadi kontraktor, perlu modal besar,” ujar alumnus The University of Adelaide, Australia.
Riswan menjadi konsultan di bidang manajemen kualitas dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). “Juga di bidang transportasi,” sebut mantan Direktur Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Selain menjadi dosen dan konsultan, pendapatan suami Syarifah Hazanah ini juga berasal dari undangan sebagai narasumber atau pembicara di seminar. “Biasanya antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta,” sebut pria kelahiran Samarinda 14 Juni 1966.
Sejak 2004, Riswan mengaku mengurangi kegiatannya sebagai konsultan. “Saya lebih banyak fokus di masalah manajerial,” ujarnya. Hal itu dikarenakan dia duduk sebagai pembantu direktur Polnes. “Satu amanah harus dilaksanakan dengan totalitas,” tegas Riswan. Ada sumber pendapatan lain, tetapi tidak dimasukkan ke dalam laporan tersebut. “Karena masih dalam bentuk join venture (kerja sama dengan beberapa orang dalam satu usaha, Red.),” ujar pakar transportasi jebolan ITB (Institut Teknologi Bandung).
Harta bergerak Riswan sebesar Rp 90 juta, sedangkan harta tidak bergerak senilai Rp 229 juta. Dia hanya memiliki satu rumah. “Saya beli rumah ini tahun 2000 dengan harga Rp 45 juta dan baru lunas dua tahun kemudian,” katanya. (achmad ridwan)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Blog Archive
-
▼
2010
(17)
-
▼
September
(7)
- Dugaan Korupsi Dana Bergulir Kaltim
- Lebih Suka Jadi Konsultan Ketimbang Kontraktor
- Calon Tersangka Kasus Persisam Bertambah Satu
- Aidil, Terdakwa Perkara Persisam Diopname
- Kades di Kukar Laporkan Dugaan Pungli Pencairan ADD
- Gepak Kukar Bakal Lapor ke KPK dan Presiden
- “Bukan Pemkab yang Harus Buktikan”
-
▼
September
(7)
Your Text
Categories
- APBD Kukar (8)
- Dugaan Korupsi KTE Kutim (1)
- Isu Dugaan Korupsi Hand Tractor dan Genset Kukar (2)
- Isu Level Propinsi (6)
- Kekayaan Cawali Samarinda (1)
- Kisruh Honorer Kukar (2)
- Korupsi Bansos Kukar (40)
- Korupsi PON Kaltim (2)
- Kutai Kartanegara (7)
- Lucunya Indonesia (6)
- Mutasi Di Kukar (16)
- Pemekaran Kukar (8)
- Penyelenggara Negara (8)
- Polemik Syaukani (13)
- Ragam Korupsi (5)
Followers
Diberdayakan oleh Blogger.
Blog List
Total Tayangan Halaman
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Popular Posts
-
DPD Golkar Kaltim Dukung Musdalub TENGGARONG-Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Kartanegara (Kukar) Ri...
-
Akan Tunjuk Orang Daerah PJ GUBERNUR Kaltim Tarmizi A Karim menegaskan, dalam dua hari ke depan sudah ada keputusan Menteri Dalam Negeri (...
-
Ribut-Ribut Mutasi TENGGARONG, TRIBUN - Jabatan Ketua Sub PB PON Bidang Sarana dan Prasarana Kutai Kartanegara (Kukar) secara otomatis aka...
-
SALAH satu pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Fahrodin yang pernah menjabat Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) sekaligus ...
-
Samsuri: PNS Harus Taat Aturan, Jangan Terbawa Arus Politik TENGGARONG – Diam-diam gerbong mutasi bergerak lagi. Itu terlihat ketika Plt Bu...
-
Jumat, 9 April 2010 | 22:49 WITA "Tanah-tanah yang digunakan untuk membangun kompleks stadion itu dibeli Pemkab Kukar senilai Rp 65.00...
-
Takut Hartanya Disita, Setia Budi Ngaku Salah JAKARTA-Dari total kerugian negara Rp 19 miliar dalam kasus korupsi bantuan sosial di Kabupa...
-
SAMARINDA– Kejati Kaltim kini membidik aliran dana di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kukar sebesar Rp19,3 miliar yang tak jelas pert...
-
JAKARTA - Bupati Kukar (non aktif) Syaukani Hasan Rais gagal bersaksi untuk (Plt) Bupati Kukar Samsuri Aspar. Dua lembar surat yang dikelua...
-
Perkara Syamsuri - Setia Budi Masuk Penuntutan JAKARTA. Setelah disidik sejak Februari lalu, berkas korupsi dana bantuan sosial (bansos) s...
About Me
- Tolak Korupsi
- Menggalakkan gerakan anti korupsi yang bisa mengikis kekayaan negara
0 komentar:
Posting Komentar