Tolak Korupsi

Senin Dilantik, Menjabat 15 Bulan

SAMARINDA – Terjawab sudah siapa yang akan menduduki posisi Pj Bupati Kukar. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebutkan, Sjachruddin adalah pilihannya. Ia dilantik Senin (22/12) nanti.  “Sjachruddin akan jadi Bupati Kukar. Senin dilantik,” tegasnya kepada Kaltim Post di ruang kerjanya, kemarin. Menurut Faroek, alasan memilih Asisten I Sekprov Kaltim itu menjadi Penjabat (Pj) Bupati Kukar, karena Sjachruddin adalah sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi itu.

“Secara kualitatif dan kuantitatif, beliau (Sjachruddin, Red.) memenuhi syarat. Apalagi, selama menjadi asisten I Sekprov dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” jelasnya. Dalam daftar Faroek, para calon ternyata adalah mereka yang pernah menjadi pejabat bupati. Mereka adalah Sjachruddin yang pernah bertugas menjadi Pj wali kota Bontang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Abdussamad yang pernah menjadi Pj Bupati Bulungan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Adi Buhari Muslim juga pernah menjadi Pj Bupati Paser.

“Saya harap masyarakat Kukar dapat menerima kehadiran dia. Saya pikir, Sjachruddin merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu,” jelasnya. Faroek menyebutkan, Sjachruddin menjabat selama 15 bulan terhitung saat dilantik Senin (22/12) nanti. “Dengan begini, pemerintahan Kukar dapat berlanjut. Apalagi saat menghadapi pemilihan umum pada 2009. Juga dalam penggunaan dan pencairan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red.) Kukar,” tuturnya.

SJACHRUDDIN KAGET

Sementara, Sjachruddin saat dikonfirmasi media ini mengaku kaget dengan informasi tersebut. Ia mengaku, belum mendapat informasi apapun dari Awang Faroek Ishak. “Saya sangat kaget. Saya belum tahu ada informasi ini,” ujarnya dengan suara lemas karena kaget mendengar kabar ini. Meski demikian, Sjachruddin mengaku siap dan berusaha menjalankan amanah dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya.  “Saya juga merasa khawatir. Ini tanggung jawab besar. Namun, saya berkomitmen untuk memegang teguh amanah ini dengan baik,” ujarnya. (*/che)
Kaltimpost 19 Desember 2008

KPK Bidik Tersangka Baru

JAKARTA - Jumlah saksi kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (bansos Kukar) yang diduga terlibat bersama terdakwa Samsuri Aspar dan Setia Budi kemungkinan besar bertambah. Jika sebelumnya ada Khairudin, Basran Yunus, dan Boyke Andre Noriza alias Ica, kini satu nama baru dimunculkan jaksa KPK Zet Tadung Allo.

Dia adalah anggota DPRD Kutai Kartanegara Edy Mulawarman. Menurut Zet, keterlibatan Edy terlihat pada proses pencairan proposal bansos fiktif untuk organisasi Banteng Mahakam senilai Rp 5,5 miliar.
Meski begitu, jadi tidaknya keempatnya jadi tersangka, lanjut Zet, sepenuhnya ada di tangan pimpinan KPK. “Fakta persidangan, perbuatan mereka memang sudah jelas. Yang pasti kita takkan membiarkan mereka bebas. Semua fakta persidangan itu sudah kita laporkan ke pimpinan,” tegas Zet selepas persidangan Setia Budi di Pengadilan Tipikor, Kamis (18/12).

Edy diperintah Setia Budi membuat poposal untuk Banteng Mahakam setelah mendengar ada 16 kegiatan bantuan kepada organisasi masyarakat yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Kesejahteraan Masyarakat di APBD Kukar pada 2006.

Yang diajukan awalnya senilai Rp 6,3 miliar, tapi setelah mendapat disposisi dari Samsuri, wakil bupati Kukar waktu itu, dan Asisten IV (Basran Yunus) tertanggal 27 Juni 2006, dana yang disetujui turun menjadi Rp 5,5 miliar. Uang ini kemudian dicairkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tenggarong pada 4 Juli 2006.

Dalam beberapa kali transfer sebanyak Rp 5 miliar dimasukkan ke rekening Setia Budi, adapun Rp 500 juta diterima Edy. “Kita punya bukti transferan uang ke Setia Budi-nya,” ungkap Zet. Sesuai dakwaan, untuk mempertanggungjawabkannya, atas perintah Setia Budi, uang ini kemudian dibuatkan 16 proposal fiktif oleh Edy, dengan ketentuan masing-masing nilainya di bawah Rp 500 juta.

Adapun keterlibatan Ica, Khairudin, dan Basran, sebut Zet, sudah jelas. Selaku Asisten IV, Basran punya kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran bansos. Dia yang menyetujui puluhan proposal fiktif dengan tujuan menguntungkan pribadi atau orang lain. Khairudn perannya sebagai penyalur uang dan pemohon proposal fiktif bersama Setia Budi. Sedangkan Ica, bersama Samsuri merancang 18 proposal fiktif pengadaan alat band bagi pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan seluruh Kukar.

Agar tak kentara untuk Golkar, Samsuri yang kala itu menjabat ketua DPD Golkar Kukar, menggantinya menjadi program Gerbang Dayaku Band senilai Rp 5 miliar. Terungkap pengadaan alat band sebenarnya menghabiskan dana Rp 1,153 miliar, ditambah Rp 25 juta untuk biaya operasional tiap kecamatan. Ica mengaku mendapat Rp 2 miliar, sedangkan Rp 950 juta diserahkan ke Samsuri.

UNTUNGKAN NEGARA

Mantan Ketua DPRD Kukar Bachtiar Effendi dan Wakil Ketua DPRD Kukar Joyce Lidya mengaku harus nombok untuk mengganti kerugian negara kasus bansos. Alasannya, data KPK dengan kenyataan yang mereka terima beda jauh.

Bachtiar bahkan mengaku hanya menerima uang Rp 50 juta – dalam 2 tahap pemberian Rp 15 dan Rp 35 juta-- dari Khairudin, yang belakangan diketahuinya uang bansos. Joyce agak besar senilai Rp 125 juta dalam bentuk cek multi guna BNI. “Kata Khairudin itu biaya operasional,” sebut keduanya.

Joyce mengatakan, kuitansi tak mencantumkan jumlah uang yang diterima. Dia hanya diminta Khairudin membubuhkan tanda tangan. “Cuma nama dan disebutkan dana operasional. Di bawah tanda tangan saya ada nama Made Sarwa dan Abubakar,” sebutnya.

Pada persidangan Setia Budi, Bachtiar dan Joyce dijadikan saksi bersama Samsuri Aspar. Sebaliknya, saat Samsuri jadi terdakwa, giliran Setia Budi memberikan kesaksian. Tadinya, mantan Bupati Kukar Syaukani HR ikut jadi saksi Samsuri, tapi karena tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, dijadwalkan akan dipanggil kembali tanggal 8 Januari 2009. Joyce dan Bachtiar menyebutkan pula, apa yang dilakukan Setia Budi dengan mengajukan proposal biaya operasional Rp 18,5 miliar dan mutasi pistol berpeluru karet senilai Rp 1,2 miliar menyalahi aturan.

Keduanya juga membantah pernah ikut diajak pembicaraan tentang dua permohonan dana ke Pemkab tersebut. Sesuai aturan, pengajuan dana harus lewat rapat resmi dewan, bukan perseorangan—dengan menggunakan kop surat DPRD—seperti yang dilakukan Setia Budi yang waktu itu menjadi Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga dan Ketua Komisi II.

Sementara Samsuri membantah tahu soal pencairan dana Rp 5,5 miliar untuk Banteng Mahakam. Dikatakannya, proposal selalu ditanda tanganinya karena Syaukani selaku kepala daerah sering bepergian keluar daerah.

“Yang lebih tahu soal penggunaan anggaran adalah Asisten IV (Basran), makanya disposisi saya selalu ditulis proses sesuai prosedur dan lihat anggaran,” sebutnya. Samsuri juga membantah ikut terlibat dalam pembuatan 54 proposal fiktif pengganti pengeluaran Rp 19,7 milar dana operasional DPRD.

Sedangkan Setia Budi mengaku lupa untuk meminta disposisi ke Syaukani sebagai kepala daerah. Dia juga mengaku khilaf sampai mengajukan proposal puluhan miliar itu. Khusus untuk dana operasional DPRD, pria berumur 53 tahun ini mempertanyakan kenapa 36 anggota DPRD ikut menerima uang.

Khairudin berkilah hanya menerima RP 650 juta pada pencairan Rp 19,7 miliar. Sisanya dibagikan ke anggota DPRD masing-masing Rp375 juta, Basran (Rp 875 juta), Samsuri (Rp 850 juta), Khairudin (Rp 3,45 miliar), dan Fatahan Junaidi (Rp 375 juta).

Sakitnya Syaukani diakui humas RSPP Titik Wahyuni. Melalui telepon, Titik menyebutkan Syaukani menjalani rawat inap di ruang VVIP lantai 6. Titik menolak jenis penyakit yang diidap bekas pria yang digadang-gadang akan menjadi calon Gubernur Kaltim ini. Informasi yang diperoleh Kaltim Post, Syaukani dirawat sejak 17 November 2008. Selain penyakit lama urat syaraf terjepit di pinggang, Syaukani sempat menjalani operasi tulang belakang. Beberapa penyakit seperti hipertensi juga diidap Syaukani.(pra)
Kaltimpost 29 Desember 2008

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan anggota DPRD Kukar, Khaerudin turut dijadikan tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kukar senilai Rp 29,5 miliar selama tahun 2005-2006.

Perintah ini disampaikan langsung Ketua Majelis Hakim Moerdiono, saat menyidangkan terdakwa Ketua Komisi II DPRD Kukar, Setia Budi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/12). Moerdiono meminta setelah mendengarkan kesaksian Budi Aji (rekanan) yang mengaku mendapatkan proyek alat komunikasi dan keamanan anggota DPRD Kukar senilai Rp 3,5 miliar, berkat peranan Khaerudin.

"Khaerudin ini statusnya apa?" tanya hakim Moerdiono. Kemudian dijawab Jaksa Zet Tadung Allo dengan, 'Statusnya saksi.' "Itu sudah (Khaerudin) bisa ditingkatkan statusnya," kata Moerdiono. "Saat ini masih proses pengembangan di KPK," ujar Zet menjawab. "Kalau terkait, ya harus diproses," kata Moerdiono dengan tegas. Saat sidang kemarin, JPU menghadirkan tiga saksi yakni mantan bendahara Bansos, Ari Junaidi, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) Pemkab Kukar sekaligus Ketua Bappeda Kukar, Fathan Junaedi, dan Budi Aji.

Budi Aji mengaku mendapat Rp 3,5 miliar dari dana Bansos. Awalnya, dirinya hanya menjalankan proyek pengadaan komputer yang didapat Khaerudin, dan waktu itu dirinya berperan sebagai penagih. Pada tahun 2005, dirinya dipanggil Ketua Kadin yang waktu itu dijabat Setia Budi. Saat menghadap Setia Budi, dirinya disodori berkas oleh Khaerudin dan ditugaskan untuk mendatangi Bendahara Bansos Siti Aidi.

Berkas tersebut lalu dicairkan Rp 3,5 miliar setelah ditandatangani Siti Aidi. "Kata Khaerudin nggak apa-apa," kata Budi Aji. Ia lalu mencairkan Rp 1,2 miliar dari BPD Kaltim. Setelah menghubungi Khaerudin, Budi disuruh mentransfer ke beberapa rekening seperti BCA milik Setia Budi sebesar Rp 300 juta, rekening BNI milik Subiyakto Rp 300 juta, rekening BNI milik Setia Budi Rp 100 juta dan rekening BNI milik Setia Budi Rp 400 juta.

Pencairan kedua sebesar Rp 2,3 miliar. "Semuanya ditransfer ke rekening BNI atas nama Setia Budi," ujar Budi. Ketika ditanya pertanggungjawabannya, Budi mengaku tidak tahu. Sedangkan Ari Junaidi pada tahun tahun 2006 mengaku menjabat bendaharawan Bansos. Ketika itu dirinya mengaku mencairkan Rp 5,5 miliar karena ada permohonan dari anggota DPRD Kukar Edy Mulawarman. "Pencairan setelah ada persetujuan Pak Basran," ujar Ari.

Uang tersebut katanya untuk bantuan bagi lembaga Banteng Mahakam. Namun setelah dicek, hanya Rp 500 juta yang dipergunakan untuk Banteng Mahakam. Sebagai pertanggungjawaban maka dibuatlah 16 proposal fiktif.  Saat bersaksi, Fathan saling berbantahan dengan Setia Budi. Fathan mengaku tidak pernah menerima uang ataupun cek dari Setia Budi senilai Rp 375 juta. Namun Setia Budi mengatakan telah menyerahkan travel cek senilai Rp 375 juta. (persda network/yls)
Tribun Kaltim 11 Desember 2008

JAKARTA - Pengadilan Tipikor kembali menyidangkan (Plt) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Samsuri Aspar dalam kasus Bansos, Kamis (11/12). Hadir sebagai saksi adalah Kepala Tata Usaha (TU) DPD Partai Golkar Kukar dan pihak swasta yakni Boyke Andrea Noriza alias Ica, serta Wakil Ketua Panggar Pemkab Kukar, Fathan Junaedi.

Ica sebagai kuasa CV Sinar Perkasa mengaku membuat proposal untuk pengadaan alat band untuk 18 kecamatan se-Kukar senilai Rp 5,5 miliar lewat program Gerbang Dayaku Band (GDB). Proposal tersebut lalu diajukan ke Pemkab Kukar melalui Khaerudin yang menjanjikan akan dimasukan dalam anggaran.

Namun setelah Anggaran Biaya Tamhahan (ABT) disahkan, anggaran untuk Band tidak masuk.  Khaerudin lalu mengusahakan dana yang kemudian dicarikan dari dana Bansos Pemkab Kukar. Setelah mendapat disposisi dari Samsuri Aspar dan Asisten IV Basran Yunus, bendahara Bansos, Siti Aidi, mencairkan dana sebesar Rp 5 miliar.

Namun yang bisa dicairkan hanya Rp 4,05 miliar. "Yang digunakan untuk Band Rp 1,5 miliar  kata Ica dalam persidangan. Sisanya, uang Rp 1,153 miliar untuk uang kas dan operasional Rp 25 juta. "Sedangkan sisanya Rp 950 juta dipinjam Samsuri melalui ajudannya Syahyani," ujar Ica. Namun saat diberi kesempatan menanggapi keterangan Ica, Samsuri membantah. "Saya hanya pinjam untuk keperluan operasi jantung. Tapi darimananya, saya nggak tahu," kata Samsuri.  (persda network/yls)
Tribun Kaltim 12 Desember 2008