Tolak Korupsi

TENGGARONG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2011 berangsur-angsur bertambah. Ternyata desas-desus APBD Kukar 2011 berubah dari nilai Rp 4,1 triliun yang ditetapkan di rapat paripurna DPRD 30 Desember lalu benar adanya. Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Marwan mengatakan nilai APBD Kukar yang diajukan ke Pemprov Kaltim untuk dilakukan asistensi alias koreksi mencapai Rp 4,7 triliun.

“Sebenarnya tidak ada perubahan. Angka Rp 4,1 Triliun yang disahkan itu merupakan pendapatan dan belum termasuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran (TA) 2010 lalu. Nah, dalam rapat paripurna itu tidak terbacakan. Selain itu, kita juga mendapat penambahan anggaran dari pusat dan provinsi,” kata Marwan.

Politisi PAN ini menyebut anggaran dari Provinsi Kaltim akan digunakan untuk pengerjaan dan perampungan beberapa proyek seperti pelabuhan Samboja, jalan Kelekat-Tabang, jalan layang Jembatan Martadipura atau yang disebut jembatan Abunawas. Bagaimana dengan pernyataan empat fraksi yang menolak penambahan APBD diluar dari hasil paripurna? Marwan menanggapi ringan “ancaman” 4 fraksi itu.

“Ini hanya persoalan kurang informasi. Yang menolak ini perlu diberi informasi yang benar,” katanya sambil tersenyum. Diwartakan sebelumnya, 4 fraksi yaitu PAN, PKS, BPI dan PDIP menyatakan siap menolak segala penambahan APBD diluar dari hasil paripurna beberapa waktu lalu. Bahkan, PDIP siap memboikot APBD tersebut.

"PDIP hanya mengakui Rp 4,139 triliun," kata Ketua Fraksi PDIP Didi Agung Eko Wahono.
Penegasan serupa juga dikatakan Ketua Fraksi PKS, Firnandi Ikhsan, Ketua Fraksi PAN, Baharuddin Demmu, Ketua Fraksi BPI, Hayansyah. “Kami tidak mau ada masalah hukum dikemudian hari. Karena setiap penambahan harus dibahas sesuai mekanisme. Intinya kami minta buku APBD dibagikan secepatnya,” kata Firnandi didampingi koleganya Baharudin Demu dan Hayansyah.

Sementara itu, menurut sumber Kaltim Post di badan anggaran (banggar) DPRD. Angka silpa dan subsidi pusat untuk Kukar seperti yang diucapkan Marwan sudah dibahas dalam pembahasan anggaran beberapa waktu lalu. Sejatinya, kata dia, anggaran pendapatan Kukar hanya berjumlah Rp 2,9 triliun. Kala itu, proyeksi APBD diperkirakan hanya Rp 3,1 triliun. Belakangan nilai APBD berubah menjadi 4,1 triliun setelah Silpa dan subsidi dimasukkan.

“Jelas aneh bila penambahan itu karena ada anggaran silpa yang tidak dibacakan. Apalagi banggar tidak mengetahui itu. Menurut saya ini hanya akal-akalan. Tidak akan pernah habis korupsi di Kukar jika seperti ini terus,” kata sumber tersebut. (fid/ms)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=89076