Tolak Korupsi

Dari 41 bupati yang tersandung kasus korupsi, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais, paling fenomenal. Bupati dari kabupaten terkaya di Indonesia ini didakwa 4 kasus dugaan korupsi dengan nilai total kerugian negara mencapai Rp 120 miliar. Angka yang didakwakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor itu sebenarnya lebih rendah dari yang diduga selama ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesian Corruption Watch (ICW) per 20 September 2007, Syaukani diduga melakukan korupsi dengan taksiran angka kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

Kasus pertama Syaukani adalah menandatangani surat keputusan pembagian uang perangsang atas penghasilan daerah dari migas. Kasus kedua adalah penunjukan langsung proyek FS Bandara Kutai Kartanegara.Kasus ketiga adalah penyelewengan dana pembangunan bandara dalam APBD 2004 dan kasus keempat adalah menyelewengkan dana kesejahteraan rakyat dalam APBD 2005. Dan sampai sekarang, proses pengadilan Syaukani masih berlangsung.

Bagaimana dengan bupati-bupati lain yang masuk daftar ICW? Karena sebagian masih berstatus dalam penyelidikan atau hanya sebagai saksi, maka tak diketahui dugaan kerugian negara yang diakibatkannya.

Berikut daftar bupati-bupati beserta status hukum dan dugaan nilai korupsi yang dilakukan berdasarkan data yang diolah Indonesian Corruption Watch (ICW):

1. Bupati Pandeglang, Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Achmad diduga terlibat kasus korupsi APBD Pandeglang tahun 2002 pada pembebasan tanah untuk lahan parkir Karangsari, Kecamatan Labuhan, dengan nilai Rp 3,5 miliar. Achmad diperiksa Kejati Banten sebagai saksi.

2. Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile, diizinkan SBY diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas penunjang objek wisata Lombongo, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tahun 2003. Ia juga diduga menggunakan sisa ABT (Anggaran Biaya Tambahan) APBD 2003 dan penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) non-reboisasi 2004, serta pembagian dana APBD 2004.

3. Bupati Sarolangun, Jambi, Muhammad Madel, diduga terlibat korupsi pembangunan dermaga ponton Rp 3,5 miliar. Kasus ditangani Kejati Jambi dan 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai saksi.

4. Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, diduga menyelewengkan APBD Garut 2004-2007 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 6,9 miliar. Agus sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK sejak 26 Juli 2007 lalu.

5. Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bencana alam Rp 2 miliar dan kasus korupsi pembangunan gedung Islamic Center Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.

6. Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro, telah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor 18 September 2007 atas penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 16,8 miliar.

7. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, M Machroes, diperiksa Kejaksaan Negeri Pemalang selaku saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku ajar 2004 dan 2005 senilai total Rp 26,587 miliar.

8. Bupati Semarang, Jawa Tengah, Bambang Guritno, diadili dalam kasus penyimpangan APBD 2004 Kabupaten Semarang terkait pengadaan buku ajar SD/MI kelas I dan IV yang menyebabkan kerugian negara Rp3,365 miliar.

9. Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Begug Purnomosidi, beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan penyimpangan APBD Wonogiri.

10. Bupati Madiun, Jawa Timur, H Djunaedi Mahendra, merupakan tersangkapenyelewengan APBD 2001-2004 yang merugikan negara Rp 8,7 miliar. Kasus ditangani Polwil Madiun.

11. Bupati Magetan, Jawa Timur, Saleh Muljono, merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Ki Mageti dan gedung DPRD Magetan senilai Rp 7,2 milliar. Ditetapkan tersangka sejak 29 Juni 2007 lalu.

12. Bupati Malang, Jawa Timur, Sujud Pribadi, diambil keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan dana keagamaan senilai Rp 1,1 miliar dari total anggaran sekitar Rp 2,3 miliar. Kasus ini telah menyeret mantan Kabag Pemerintahan Sahiruddin sebagai tersangka.

13. Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii Yasin, diambil keterangan dalam kasus korupsi anggaran biaya tambahan sebesar Rp 3,5 miliar.

14. Bupati Pasuruan, Jawa Timur, H. Jusbakir Aldjufri, diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penggunaan anggaran proyek usaha peternakan Aliansi bekerja sama dengan Unibraw, Lousiana State University, American Brahmanan Breeuer Association. Kerugian negara diperkirakan Rp 3,5 miliar.

15. Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Wien Hendrarso, akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi belasan miliar rupiah pada proyek pengadaan tanah untuk Pasar Induk Agrobis (PIA) di Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

16. Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, ditetapkan tersangka pada 18 September 2007 dalam kasus dugaan korupsi raibnya dana kas daerah sebesar Rp Rp 45,750 miliar.

17. Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Morkes Effendi, diduga terlibat korupsi penyimpangan dana PSDH dan DR Kabupaten Ketapang dan korupsi proyek pengadaan air bersih Riam Berasap yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 42 miliar. Kejaksaan sudah mengajukan surat izin ke presiden yang dilayangkan dengan nomor R 308/3/2006, sejak 29 Maret 2006 untuk meminta keterangannya sebagai saksi.

18. Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Milton Crosby, sedang menunggu izin pemeriksaan dirinya atas dugaan kasus korupsi penahanan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

19. Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardiansyah, diajukan oleh Kapolri sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian izin illegal mining pada 2 Februari 2006. Namun belum diketahui perkembangan kasusnya.

20. Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Baharudin H Lisa, akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus dana reboisasi tahun anggaran 2004 dan 2005 di Kabupaten Barito Selatan.

21. Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah, status tersangka kasus dana lelang illegal logging Rp 3 miliar sejak 17 April 2006.

22. Bupati Lamandau Bustani, Kalimantan Tengah, Hj Mahmud, pada 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan dana APBD 2004 dengan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP sekitar Rp 12 miliar. Kejati Kalimantan Tengah telah mendapat izin penahanan dan pemeriksaan atas Bupati Lamandau dari Presiden.

23. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar, dinonaktifkan 10 September 2007. Yusran merupakan tersangka penggelembungan dana pembebasan lahan 50 hektar di Babulu, Kecamatan Babulu Darat, sebesar Rp 5,8 milyar, seluas lahan yang rencananya akan dibangun perumahan pegawai negeri sipil.

24. Bupati Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini, diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kapal cepat dengan APBD tanpa persetujuan DPRD dengan nilai proyek Rp 4 miliar.

25. Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abu Bakar Ahmad, divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas korupsi dana tak terduga Pemkab Dompu 2003-2005 Rp 4,6 miliar. Lalu Abu Bakar diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 2006.

26. Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Iskandar, diduga terlibat mark up tukar guling tanah Pemkab Lobar di Desa Sesela, Gunungsari, Lombok Barat, senilai di atas Rp 1 miliar lebih.

27. Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Agustinus Medah, merupakan tersangka dana proyek pengadaan 300 unit rumpon senilai Rp 3,9 miliar dan kasus Purnabakti DPRD Kabupaten Kupang Rp 1 miliar. Ketua DPD Partai Golkar NTT ini resmi tersangka sejak 21 Juli 2007.

28. Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Christian Nehemia Dillak, merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dua unit kapal ikan tahun 2002. Ditetapkan tersangka pada 20 Juli 2007 lalu oleh Polda NTT.

29. Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daniel Banunaeak, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penebangan pohon jati tanpa izin dari pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Kutuanas, Desa Lelo, Kecamatan Atu Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Juga terkait kasus dana purna bakti Timor Tengah Selatan periode 1999-2004 sebesar Rp 1,4 miliar.

30. Bupati Jayawijaya, Papua, David Agustein Hubi, pada 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka pembelian fiktif dua pesawat Fokker 27 seharga Rp 8,6 miliar per satu unit, penyimpangan dana pengadaan/pengoperasian pesawat Antonov buatan Rusia sebesar Rp 3,9 miliar, biaya pengangkutan rangka baja dari Bandara Sentani ke Wamena sebesar Rp 2 miliar, dan pengadaan dua unit ground power senilai Rp 1,75 miliar. Total kerugian negara Rp 24,8 miliar.

31. Bupati Nabire, Papua, Drs Anselmus Petrus Youw, tersangka Korupsi APBD Kabupaten Nabire Rp 2,5 miliar. Ditetapkan jadi tersangka 5 November 2004 lalu oleh Polda Papua. Belum diketahui perkembangan kasusnya.

32. Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka gratifikasi dalam penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK). Tengku Azmun diduga telah menerima dana gratifikasi Rp 600 juta.

33. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, HM Said Saggaf, diduga terlibat korupsi APBD senilai Rp 70 miliar. Namun Said hanya diperiksa selaku saksi.

34. Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Basmin Mattayang, diperiksa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2004 senilai Rp 1,05 miliar pada 18 Juli 2007 lalu.

35. Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Johanis Amping Situru, bersama wakilnya, A Palino Popang, mendekam di balik jeruji Rutan Makassar. Orang nomor satu Tana Toraja itu menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD Toraja 2003/2004 senilai Rp 3,9 miliar.

36. Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Andi Muhammad AB, pada 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelewengan dana pemekaran senilai Rp 5 miliar.

37. Bupati Muaraenim, Sumatera Selatan, Kalamudin Djinab, status diambil keterangan dalam kasus korupsi proyek penggantian box culvert dan perbaikan jalan Tanah Abang-Modong.

38. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Muhtadin Serai, tersangka dalam korupsi pembangunan proyek pasar tradisional Saka Selabung Muara dua. Pemeriksaan menunggu izin presiden.

39. Bupati Nias, Sumatera Utara, Bina B Bahaiak, tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana PSDH senilai Rp 2,3 miliar. Dana ini digunakan untuk proyek pembangunan jalan di Nias. Kasus ditangani Kejari Gunung Sitoli.

40. Bupati Sleman, Yogyakarta, Ibnu Subiyanto, tersangka atas dugaan korupsi pengadaan buku paket pelajaran SD-SMA yang merugikan negara hingga Rp 12 miliar. Kasus ditangani Polda DIY.

1 Aburizal Bakrie Menteri Koord. Kesra = Rp. 994,349,061,983 Thn 2005
2 Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden = Rp. 134,265,037,046 Thn 2005
3 Fahmi Idris Menteri Perindustrian = Rp. 85,279,605,847 Thn 2006
4 Meutia Hatta S. Meneg. Pbdy. Perempuan = Rp. 38,459,989,300 Thn 2004
5 Agung Laksono Ketua DPR = Rp. 16,418,293,000 Thn 2001
6 Jero Wacik Menteri Kebudayaan & Pariwisata = Rp. 15,561,250,000 Thn 2004
7 Mari Elka Pangestu Menteri Perdagangan = Rp. 15,142,939,762 Thn 2004
8 Boediono Menteri Koordinator Perekonomian = Rp. 14,046,878,563 Thn 2004
9 M. Yusuf Asy’ari Meneg. Perumahan Rakyat = Rp. 13,232,400,000 Thn 2004
10 Adhyaksa Dault Meneg. Pemuda & Olahraga = Rp. 12,578,026,320 Thn 2004
11 Bambang Sudibyo Mendiknas = Rp. 12,489,646,528 Thn 2004
12 Anwar Nasution Ketua BPK = Rp. 11,968,769,205 Thn 2001
13 Sofyan Djalil Menteri Negara BUMN = Rp. 10,857,373,418 Thn 2007
14 Hatta Rajasa Menteri Sekretaris Negara = Rp. 9,727,063,000 Thn 2004
15 M Maftuh Basyuni Menteri Agama = Rp. 8,907,602,000 Thn 2004
16 Purnomo Yusgiantoro Menteri Energi & SDM = Rp. 7,623,418,134 Thn 2004
17 Sri Mulyani Menteri Keuangan = Rp. 7,376,539,461 Thn 2006
18 Paskah Suzetta Meneg./Ketua Bapenas = Rp. 6,963,214,000 Thn 2006
19 Jenderal (Pol) Sutanto Kepala POLRI = Rp. 5,931,696,900 Thn 2006
20 Rachmat Witoelar Meneg.Lingkungan Hidup = Rp. 5,758,178,340 Thn 2004
21 Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan = Rp. 5,661,800,000 Thn 2004
22 Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja&Trans. = Rp. 5,510,185,751 Thn 2006
23 Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri = Rp. 5,101,987,654 Thn 2004
24 Siti Fadilah Supari Menteri Kesehatan = Rp. 4,738,300,000 Thn 2004
25 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden 4,652,069,796 Thn 2004

Sumber : Dokumen Tambahan Berita Negara LHKPN KPK Kurun Waktu 2001 - 2007

1 Sukawi Sutarip Walikota Semarang = Rp. 39,300,213,246 Thn 2005
2 Herry Zudianto Walikota Yogyakarta = Rp. 18,000,964,573 Thn 2003
3 Joko Widodo Walikota Surakarta = Rp. 9,829,421,400 Thn 2005
4 Rachman Djalili Walikota Prabumulih = Rp. 8,336,041,877 Thn 2005
5 Sofyan Hasdam Walikota Bontang = Rp. 7,808,866,349 Thn 2005
6 Rudy Resnawan Walikota Banjar Baru = Rp. 7,698,218,221 Thn 2005
7 Abdillah Walikota Medan = Rp. 7,513,608,000 Thn 2005
8 Herman Abdullah Walikota Pekan Baru = Rp. 6,677,423,789 Thn 2005
9 Aat Syafa’at Walikota Cilegon = Rp. 5,934,956,835 Thn 2005
10 Sutrisno Hadi Walikota Tanjung Balai = Rp. 5,820,789,178 Thn 2005
11 M Ali Umri Walikota Binjai = Rp. 4,655,402,291 Thn 2002
12 A Dadang Kafrawi Walikota Jakarta Selatan = Rp. 4,363,306,373 Thn 2005
13 Medi Botutihe Walikota Gorontalo = Rp. 4,108,761,533 Thn 2001
14 Fajar Panjahitan Walikota Jakarta Barat = Rp. 3,929,610,559 Thn 2005
15 M Effendi Anas Walikota Jakarta Utara = Rp. 3,913,579,707 Thn 2005
16 M Itoc Tochija Walikota Cimahi = Rp. 3,216,350,000 Thn 2006
17 Abdul Hafiz Hasibuan Walikota Tebing Tinggi = Rp. 2,809,590,000 Thn 2005
18 Imdaad Hamid Walikota Balikpapan = Rp. 2,800,352,783 Thn 2006
19 Mansyur M Abunawas Walikota Kendari = Rp. 2,541,777,000 Thn 2001
20 J.A Jumame Walikota Sorong = Rp. 2,502,907,024 Thn 2003
21 Awang Ishak Walikota Singkawang = Rp. 2,502,502,288 Thn 2003
22 Andi P Tenriadjeng Walikota Palopo = Rp. 2,460,803,952 Thn 2003
23 Arifin Manap Walikota Jambi = Rp. 2,429,565,192 Thn 2002
24 Kusnan Walikota Jakarta Timur = Rp. 2,288,144,588 Thn 2005
25 Buchary Abdurahman Walikota Pontianak = Rp. 2,251,196,000 Thn 2002
Sumber: Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN KPK kurun waktu
2001 - 2007

1 Rina Iriani S. R. Bupati Karanganyar = Rp. 55,945,062,244 Thn 2005
2 Untung Sarono W Sukarno Bupati Sragen = Rp. 33,474,528,000 Thn 2002
3 Begug Poernomosidi Bupati Wonogiri = Rp. 28,780,000,000 Thn 2005
4 Ujang Iskandar Bupati Kotawaringin Barat = Rp. 21,789,880,000 Thn 2005
5 I Wayan Geredeg Bupati Karang Asem = Rp. 19,388,721,000 Thn 2005
6 Probo Yulastoro Bupati Cilacap = Rp. 16,082,077,852 Thn 2006
7 Monang Sitorus Bupati Samosir = Rp. 14,181,360,308 Thn 2005
8 Masfuk Bupati Lamongan = Rp. 11,200,711,889 Thn 2005
9 Endang Setyaningdyah Bupati Demak = Rp. 10,830,604,216 Thn 2005
10 Syaukani HR Bupati Kutai Kartanegara = Rp. 10,304,683,430 Thn 2004
11 Putu Bagiada Bupati Buleleng = Rp. 10,212,680,000 Thn 2006
12 AA. Sampurna Jaya Bupati Lampung Tengah = Rp. 10,076,500,000 Thn 2005
13 Sutrisno Bupati Pacitan = Rp. 10,040,249,782 Thn 2002
14 RM Luntungan Bupati Minahasa Selatan = Rp. 8,810,000,000 Thn 2005
15 Zulkifli Anwar Bupati Lampung Selatan = Rp. 8,481,877,000 Thn 2005
16 Basuki Tjahaja Purnama Bupati Belitung Timur = Rp. 8,365,669,968 Thn 2005
17 Ongku P Hasibuan Bupati Tapanuli Selatan = Rp. 8,222,024,000 Thn 2005
18 Abdullah Tuasikal Bupati Maluku Tengah = Rp. 8,180,050,712 Thn 2006
19 Aang Hamid Suganda Bupati Kuningan = Rp. 7,437,194,454 Thn 2005
20 Robbach Ma’sum Bupati Gresik = Rp. 6,756,637,188 Thn 2005
21 Ferry Zulkarnain Bupati Bima = Rp. 6,542,500,000 Thn 2004
22 Wahyudi K Anwar Bupati Kotawaringin Timur = Rp. 6,525,301,577 Thn 2005
23 Ratna Ani Lestari Bupati Banyuwangi = Rp. 6,020,500,000 Thn 2003
24 A. Dimyati Natakusumah Bupati Pandeglang = Rp. 5,966,675,000 Thn 2002
25 Zulfikar Achmad Bupati Bungo = Rp. 5,865,101,600 Thn 2003

Sumber : Dokumen Tambahan Berita Negara LHKPN KPK kurun waktu 2001 - 2007

1 Rudolf Mazvoka Pardede Gubernur Sumut = Rp. 298,740,200,000 Thn 2001
2 Fadel Muhammad Gubernur Provinsi Gorontalo = Rp. 149,752,933,448 Thn 2002
3 Zulkifli Gubernur Provinsi Jambi = Rp. 58,888,946,621 Thn 2004
4 Fauzi Bowo Gubernur Provinsi DKI Jakarta = Rp. 33,801,168,988 Thn 2006
5 Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulawesi Barat = Rp. 30,287,981,975 Thn 2002
6 Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur DIY= Rp. 20,184,763,982 Thn 2001
7 Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten = Rp. 17,810,707,822 Thn 2002
8 Agusrin Nadzamudin Gubernur Bengkulu = Rp. 12,350,448,400 Thn 2005
9 Agustin Teras Narang Gubernur Kalteng = Rp. 9,427,930,752 Thn 2004
10 Imam Utomo S Gubernur Jawa Timur = Rp. 6,616,092,638 Thn 2001
11 Danny Setiawan Gubernur Jawa Barat = Rp. 4,432,340,226 Thn 2001
12 Syahrial Oesman Gubernur Sumatera Selatan = Rp. 3,758,042,878 Thn 2005
13 Ismeth Abdullah Gubernur Kepulauan Riau = Rp. 3,697,058,000 Thn 2005
14 Karel Albert Ralahalu Gubernur Maluku = Rp. 3,511,005,232 Thn 2004
15 Piet Alexander Tallo Gubernur NTT = Rp. 3,306,801,297 Thn 2005
16 Rudi Arifin Gubernur Kalimantan Selatan = Rp. 2,409,211,550 Thn 2007
17 M Rusli Zainal Gubernur Provinsi Riau = Rp. 2,365,623,114 Thn 2002
18 S. H. Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara = Rp. 2,350,767,000 Thn 2001
19 Eko Maulana Ali Gubernur Kep. Ba-Bel = Rp. 2,299,600,000 Thn 2006
20 Suwarna A.F. Gubernur Kalimantan Timur = Rp. 2,257,243,186 Thn 2001
21 M. Amin Syam Gubernur Sulawesi Selatan = Rp. 1,775,973,000 Thn 2001
22 Sjachroedin ZP Gubernur Lampung = Rp. 1,495,500,000 Thn 2003
23 Dewa Made Beratha Gubernur Bali = Rp.. 1,320,726,894 Thn 2001
24 Lalu Serinata Gubernur NTB = Rp. 740,224,387 Thn 2002
25 Gamawan Fauzi Gubernur Sumatera Barat = Rp. 667,140,890 Thn 2001

Dokumen Tambahan Berita Negara LHKPN KPK kurun waktu 2001 - 2007